
-
Beauty District Clinic Klarifikasi Penggiringan Opini Negatif yang Dilakukan Tersangka Irene Kamaludin
-
Bertempat di Revo Mall, Bekasi Baraka Market Siap Digelar Juli 2025
-
Tutup Pintu Pemakzulan Wapres, Golkar: Gibran Terpilih Secara Konstitusional!
-
Raih Pendapatan US$101,51 di Kuartal I 2025, PGE Dorong Hadirnya Ekosistem Energi Berkelanjutan
-
Perkuat Bisnis Digital, Telkom Catat Pendapatan Konsolidasi Rp36,6 Triliun di Awal Tahun 2025
-
PGN Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025
-
MDI Ventures Perkuat Tata Kelola Investasi dan Dorong Standar Baru Bersama Komunitas VC Asia Tenggara
-
Digiland 2025 Siap Digelar, Telkom Dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
-
Telkom Regional 1 Perkuat Penerapan ESG Lewat GoZero% Goes to Medan
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih?
-
Ketua Pembina Masjid Jami' Asy Syahid Gelar Walimatussafar Jelang Keberangkatan Haji
-
Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018
-
Evaluasi Total Buntut Pesta Miras di Lapas Sebabkan Dua Napi Tewas!
-
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri: 187.773 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi
-
DPR: Kaji Ulang Aturan Capres Pertahana Pake Pesawat Kepresidenan Untuk Kampanye
Rabu, 11 April 2018 - 16:04 WIB Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai aturan KPU (komisi pemilihan umum) yang membolehkan capres (calon presiden) petahana menggunakan pesawat kepresidenan untuk kepentingan kampanye saat pilpres harus dikaji ulang. -
Ketua DPR: UU ITE Belum Atur Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 11 April 2018 - 15:43 WIB Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini berlaku belum bisa mengatur dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. -
Tifatul Sembiring: Pertamina Harus Audit Kondisi Semua Pipa Minyak Bawah laut
Selasa, 10 April 2018 - 20:03 WIB Terkait bocornya pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan, Komisi VII DPR RI minta Pertamina untuk melakukan audit terhadap kondisi pipa-pipa minyak miliknya, terutama yang berada di bawah laut. -
Komisi XI DPR: Utang Indonesia Sudah Mengkhawatirkan
Selasa, 10 April 2018 - 19:28 WIB Melihat kemampuan membayar utang, maka utang Indonesia dinilai sudah masuk kategori mengkhawatirkan atau lampu kuning. -
Pemodal Jakarta Jadi Alasan Pilkada Langsung Harus Dievaluasi
Selasa, 10 April 2018 - 19:01 WIB Pilkada langsung nampaknya bakal hilang di Indonesia. Desakan agar pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD kembali muncul. -
Venna Melinda: Film Bisa Jadi Alat Diplomasi
Selasa, 10 April 2018 - 16:08 WIB Film bisa dikembangkan menjadi alat diplomasi pemerintah kepada dunia internasional. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum mengoptimalkan industri film nasional, sehingga film belum mampu membantu diplomasi pemerintah, apalagi sebagai alat propaganda. -
Komisi I Panggil Facebook Guna Telusuri Penyalahgunaan Data
Selasa, 10 April 2018 - 15:43 WIB Agenda pemanggilan Facebook dimaksudkan untuk meminta klarifikasi kebocoran data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica (CA). -
DPR Minta Pemerintah Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing
Senin, 09 April 2018 - 20:43 WIB ''Dengan keluarnya regulasi perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia.'' -
Komisi IX: Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal
Senin, 09 April 2018 - 19:37 WIB Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dikhawatirkan mengancam tenaga kerja lokal. -
Setjen dan BK DPR Tingkatkan Peran dan Fungsi Wujudkan Parlemen Modern
Senin, 09 April 2018 - 18:32 WIB Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI berupaya meningkatkan peran dan fungsi untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI, dalam rangka menuju parlemen modern. -
Komisi VIII Tolak Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
Senin, 09 April 2018 - 17:25 WIB Komisi VII menolak pengurangan anggaran sosial yang diakibatkan adanya pesta demokrasi atau Pilkada Serentak 2018. Daripada mengurangi anggaran sosial, lebih baik mengurangi anggaran infrastrukur. -
Ketua DPR Minta KNPI Islah, Hapus Dualisme Kepengurusan
Kamis, 05 April 2018 - 23:31 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo siap memfasilitasi penyelesaian dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). -
Bamsoet: Politik Biaya Tinggi Pemicu Korupsi
Kamis, 05 April 2018 - 22:43 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang. -
Ketua DPR Tegaskan Sikap RI soal Palestina kepada Dubes AS
Kamis, 05 April 2018 - 22:19 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan kegelisahan umat Islam terhadap sikap Amerika yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem. -
Komisi III DPR: Pengawasan Travel Umroh Tidak Maksimal
Rabu, 04 April 2018 - 13:45 WIB Dalam berbagai kasus umroh nakal ini, masyarkat tidak bisa disalahkan, karena sulit medapatkan akses. Karena itu Kemenag perlu melakukan sosialisasi, mana travel yang baik dan bermasalah. -
Komisi III DPR Prihatin Maraknya Peredaran Narkoba di Jawa Tengah
Rabu, 04 April 2018 - 13:39 WIB Polda, BNN, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah diminta untuk lebih meningkatkan profesionalitas kerja demi menciptakan rasa aman, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. -
Pemerintah Didesak Buat PP Pencemaran Laut
Rabu, 04 April 2018 - 13:33 WIB Negara seolah belum hadir dalam mencegah kejadian serupa. Faktanya, Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum ada hingga kini. -
Barat Masih Tutup Mata Terhadap Pelanggaran HAM di Palestina
Rabu, 04 April 2018 - 13:26 WIB Negara-negara barat terutama di Eropa dan Amerika masih tutup mata bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa warga sipil Palestina. -
RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Matikan Industri Lokal
Rabu, 04 April 2018 - 13:21 WIB RUU Pengawasan Obat dan Makanan akan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, penguatan BPOM tidak bertujuan untuk mematikan industri lokal seperti jamu, baginya jamu adalah warisan kebudayaan nusantara. -
DPD RI: Banyak Potensi Kerugian Negara dalam HAPSEM II BPK RI Tahun 2017
Selasa, 03 April 2018 - 22:21 WIB DPD RI soroti masih banyaknya potensi kerugian negara setelah menerima penjelasan atas Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) II Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. -