-
Orientasi Kepemimpinan Serdik Sespimma Polri ke-71: Mengapa Pemimpin Harus Rendah Hati?
-
Tiga Tahun Berturut-Turut, Telkom Indonesia Kembali Raih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
-
Giliran Atlet Muda Unjuk Gigi, Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Pertamina Enduro Siap Come Back
-
Mendagri: Halalbihalal Idul Fitri 2024 Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid
-
Pemerintah Resmi Cabut Aturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri
-
Ngerih! Selebgram Bunuh Diri Saat Live Instagram, Polisi: Sempat Cekcok dengan Kekasihnya
-
Laba Operasi Tetap Tumbuh di Kuartal I 2024, Telkom Optimis Hadapi Tekanan Global
-
Indonesia-Jepang Teken Paket Kontrak Pembangunan 205 MRT Jakarta Senilai Rp4.2 Triliun
-
Hajar Atletico Madrid 4-2, Borussia Dortmund Melaju ke Semifinal!
-
PSG Melaju ke Semifinal Liga Champions Usai Benamkan Barcelona 4-1!
-
Kadin Dukung Dewan Bisnis Kanada-ASEAN dan AACM Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan
-
Menko Airlangga: Kartu Prakerja Gerakkan Ekonomi Digital Indonesia
-
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar
-
Pemerintah Tetapkan Harga Batubara Acuan dan Logam Mulia April 2024, Berikut Rinciannya
-
Ajak Pemda Kabupaten/Kota, Pj Gubernur Al Muktabar Yakinkan Bank Banten Dalam Performa Baik
-
Pemodal Jakarta Jadi Alasan Pilkada Langsung Harus Dievaluasi
Selasa, 10 April 2018 - 19:01 WIB Pilkada langsung nampaknya bakal hilang di Indonesia. Desakan agar pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD kembali muncul. -
Venna Melinda: Film Bisa Jadi Alat Diplomasi
Selasa, 10 April 2018 - 16:08 WIB Film bisa dikembangkan menjadi alat diplomasi pemerintah kepada dunia internasional. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum mengoptimalkan industri film nasional, sehingga film belum mampu membantu diplomasi pemerintah, apalagi sebagai alat propaganda. -
Komisi I Panggil Facebook Guna Telusuri Penyalahgunaan Data
Selasa, 10 April 2018 - 15:43 WIB Agenda pemanggilan Facebook dimaksudkan untuk meminta klarifikasi kebocoran data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica (CA). -
DPR Minta Pemerintah Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing
Senin, 09 April 2018 - 20:43 WIB ''Dengan keluarnya regulasi perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia.'' -
Komisi IX: Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal
Senin, 09 April 2018 - 19:37 WIB Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dikhawatirkan mengancam tenaga kerja lokal. -
Setjen dan BK DPR Tingkatkan Peran dan Fungsi Wujudkan Parlemen Modern
Senin, 09 April 2018 - 18:32 WIB Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI berupaya meningkatkan peran dan fungsi untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI, dalam rangka menuju parlemen modern. -
Komisi VIII Tolak Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
Senin, 09 April 2018 - 17:25 WIB Komisi VII menolak pengurangan anggaran sosial yang diakibatkan adanya pesta demokrasi atau Pilkada Serentak 2018. Daripada mengurangi anggaran sosial, lebih baik mengurangi anggaran infrastrukur. -
Ketua DPR Minta KNPI Islah, Hapus Dualisme Kepengurusan
Kamis, 05 April 2018 - 23:31 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo siap memfasilitasi penyelesaian dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). -
Bamsoet: Politik Biaya Tinggi Pemicu Korupsi
Kamis, 05 April 2018 - 22:43 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang. -
Ketua DPR Tegaskan Sikap RI soal Palestina kepada Dubes AS
Kamis, 05 April 2018 - 22:19 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan kegelisahan umat Islam terhadap sikap Amerika yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem. -
Komisi III DPR: Pengawasan Travel Umroh Tidak Maksimal
Rabu, 04 April 2018 - 13:45 WIB Dalam berbagai kasus umroh nakal ini, masyarkat tidak bisa disalahkan, karena sulit medapatkan akses. Karena itu Kemenag perlu melakukan sosialisasi, mana travel yang baik dan bermasalah. -
Komisi III DPR Prihatin Maraknya Peredaran Narkoba di Jawa Tengah
Rabu, 04 April 2018 - 13:39 WIB Polda, BNN, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah diminta untuk lebih meningkatkan profesionalitas kerja demi menciptakan rasa aman, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. -
Pemerintah Didesak Buat PP Pencemaran Laut
Rabu, 04 April 2018 - 13:33 WIB Negara seolah belum hadir dalam mencegah kejadian serupa. Faktanya, Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum ada hingga kini. -
Barat Masih Tutup Mata Terhadap Pelanggaran HAM di Palestina
Rabu, 04 April 2018 - 13:26 WIB Negara-negara barat terutama di Eropa dan Amerika masih tutup mata bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa warga sipil Palestina. -
RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Matikan Industri Lokal
Rabu, 04 April 2018 - 13:21 WIB RUU Pengawasan Obat dan Makanan akan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, penguatan BPOM tidak bertujuan untuk mematikan industri lokal seperti jamu, baginya jamu adalah warisan kebudayaan nusantara. -
DPD RI: Banyak Potensi Kerugian Negara dalam HAPSEM II BPK RI Tahun 2017
Selasa, 03 April 2018 - 22:21 WIB DPD RI soroti masih banyaknya potensi kerugian negara setelah menerima penjelasan atas Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) II Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. -
Komite II DPD RI Dorong Pengembangan Kawasan Industri
Selasa, 03 April 2018 - 22:09 WIB Komite II DPD RI meminta agar Kementerian Perindustrian mengembangkan kawasan industri di daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan. -
Syarat Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Kemenhub 2018
Selasa, 27 Maret 2018 - 17:17 WIB Meski perayaan lebaran tahun 2018 masih beberapa bulan lagi, Pemerintah terus melakukan persiapan untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2018 dapat berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. -
Ditjen Hubla Optimalisasikan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
Selasa, 27 Maret 2018 - 17:06 WIB Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran tahun 2018, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya para Pejabat Kuasa Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diimbau untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan. -
Komite I: Pemerintah Harus Laksanakan UU Desa Secara Menyeluruh.
Selasa, 27 Maret 2018 - 16:51 WIB Selama 5 tahun berjalan Undang-Undang Desa setelah diundangkan belum berjalan maksimal, implementasi di lapangan masih banyak permasalahan. -