merdekanews.co
  • Venna Melinda: Film Bisa Jadi Alat Diplomasi

    Selasa, 10 April 2018 - 16:08 WIB Film bisa dikembangkan menjadi alat diplomasi pemerintah kepada dunia internasional. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum mengoptimalkan industri film nasional, sehingga film belum mampu membantu diplomasi pemerintah, apalagi sebagai alat propaganda.
  • DPR Minta Pemerintah Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing

    Senin, 09 April 2018 - 20:43 WIB ''Dengan keluarnya regulasi perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia.''
  • Bamsoet: Politik Biaya Tinggi Pemicu Korupsi

    Kamis, 05 April 2018 - 22:43 WIB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang. 
  • Komisi III DPR: Pengawasan Travel Umroh Tidak Maksimal

    Rabu, 04 April 2018 - 13:45 WIB Dalam berbagai kasus umroh nakal ini, masyarkat tidak bisa disalahkan, karena sulit medapatkan akses. Karena itu Kemenag perlu melakukan sosialisasi, mana travel yang baik dan bermasalah.
  • Pemerintah Didesak Buat PP Pencemaran Laut

    Rabu, 04 April 2018 - 13:33 WIB Negara seolah belum hadir dalam mencegah kejadian serupa. Faktanya, Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum ada hingga kini.
  • RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Matikan Industri Lokal

    Rabu, 04 April 2018 - 13:21 WIB RUU Pengawasan Obat dan Makanan akan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, penguatan BPOM tidak bertujuan untuk mematikan industri lokal seperti jamu, baginya jamu adalah warisan kebudayaan nusantara.
  • Ditjen Hubla Optimalisasikan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

    Selasa, 27 Maret 2018 - 17:06 WIB Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran tahun 2018, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya para Pejabat Kuasa Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diimbau untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan.