Tutup Pintu Pemakzulan Wapres, Golkar: Gibran Terpilih Secara Konstitusional!

Jakarta, MERDEKANEWS -- Partai Golkar menanggapi pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diganti.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji menegaskan, Gibran dipilih secara konstitusional melalui Pilpres.

"Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini Wapres Gibran juga tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan pemakzulan. Jadi hingga saat ini ruang konstitusional pemakzulan Mas Gibran tertutup," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (28/04).

Sarmuji menilai seharusnya masyarakat lebih fokus terhadap pembangunan Indonesia. Ketua Fraksi Golkar DPR itu pun mengingatkan agar tak ada memicu hal-hal yang dapat memecah belah bangsa.

"Sebaiknya energi bangsa difokuskan untuk membangun agar Indonesia lebih maju. Bukan hal-hal yang bisa memicu persengketaan yang tidak ada habisnya," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, usulan tersebut memicu kontraksi politik baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Pasalnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tantangan global. “Saya kira usulan itu, kita harus lihat secara aturan konstitusi dan seterusnya, secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini,” ucap Doli, Senin.

Doli meyakini usulan yang disampaikan para purnawirawan TNI disampaikan untuk kepentingan bangsa dan membantu pemerintahan Prabowo berjalan dengan baik.

“Tapi membantu juga kan dengan cara yang tepat, saya khawatir usulan untuk mengganti Wakil Presiden ini, itu tidak sesuai dengan rencana itu tadi yang saya katakan,” kata Doli.

“Nanti akan berdampak situasi politik yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru di tengah kita sekarang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah,” lanjutnya.

Terlebih, kata Doli, Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden sepaket dengan Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden. “Kita ketahui bahwa pemilihan presiden itu kan diikuti oleh paket-paket pasangan, capres dan cawapres, jadi seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu satu paket,” ujarnya.

Untuk diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.