
Jakarta, MERDEKANEWS -- Negara-negara barat terutama di Eropa dan Amerika masih tutup mata bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa warga sipil Palestina. Terakhir, warga muslim Palestina bentrok dengan militer Israel di perbatasan jalur Gaza. Barat tak bersuara, kecuali negara-negara muslim, termasuk Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti saat ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/4/2018) mengatakan, kemerdekaan warga Palestina harus diakui sebagai hak hidup sebuah bangsa. Dan PBB berperan strategis untuk mengakui hak-hak warga Palestina ini.
“Kita berharap umat Islam di Palestina bisa merdeka sebagaimana manusia yang punya hak hidup. Itu dilindungi PBB. Tinggal sejauh mana PBB melindungi hak-hak asasi manusia di Palestina,” paparnya.
Sejauh ini, negara-negara barat di PBB juga tak banyak bersuara mendukung kemerdekaan Palestina. Endang menyesalkan sikap barat yang cenderung tutup mata atas tragedi kemanusiaan yang selalu terjadi di Palestina. Barat baru bersuara ketika pelanggaran HAM terjadi atas warganya sendiri.
“Bila ada pelanggaran HAM di Palestina, barat tutup mata. Tapi, kalau pelanggaran HAM kepada selain umat Islam barulah jadi pemberitaa dunia,” sesal politisi Golkar ini.
Beberapa waktu lalu, bentrok kembali terjadi dalam perayaan hari Gerakan Pulang Raya di Gaza, Palestina. Militer Israel bergerak represif terhadap warga Palestina yang berdemo ingin merebut tanah airnya sendiri lewat Gerakan Pulang Raya ini. Semua warga Palestina diimbau pulang ke tanah kelahirannya untuk merebut kemerdekaan, setidaknya memberi dukungan moril.
“Harapan kita pemerintah Indonesia juga terus memberi dukungan agar kemerdekaan Palestina terwujud. Dan warga Palestian di seluruh dunia agar pulang ke Palestina untuk memberi dukungan moril. Kemandirian Palestina perlu diwujudkan,” tutup Endang. (Aji Nugraha)
-
Kata Anggota DPR Soal Video Viral Ambulan Berhenti di Lampu Merah Lantaran Takut Ditilang Polisi Yang pasti, ketika betul itu ambulan, saya yakin dan percaya, dia tidak bisa dikenakan sanksi, atau dikenakan punishment sanksi atau denda karena dia sedang menjalankan tugas
-
Pasca Gencatan Senjata, Perlu Strategi Baru untuk Dukung Kemerdekaan Palestina Pasca Gencatan Senjata, Perlu Strategi Baru untuk Dukung Kemerdekaan Palestina
-
Syarat Normalisasi Seenak Jidat Netanyahu Ditolak Arab Saudi Mereka menegaskan lagi bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan terjadi tanpa berdirinya negara Palestina
-
Laznas Yakesma Gelar Run For Humanity dalam Rangka Peduli Gizi Anak di Palestina Laznas Yakesma Gelar Run For Humanity dalam Rangka Peduli Gizi Anak di Palestina
-
Yudi Curhat Sambil Nangis, Komisi III DPR Kena Prank Soal Kasus Rudapaksa di Solo, Ternyata... apa yang diceritakan Yudi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI Kamis (19/12) lalu, tidaklah benar. DPR kena prank