
-
Tumbuhan Lereng Terpapar Abu Vulkanik, Indonesia Care Bagikan Pakan Ternak
-
Dokter Ini Disebut-sebut Sosok yang Tepat Gantikan Bima Arya
-
RDP Bersama Komisi VII DPR RI, Pertamina Sampaikan Pentingnya Buffer Zone Demi Keselamatan Warga
-
Gus Halim Serahkan Puluhan Ribu Sertifikat Lahan Transmigrasi di Tanah Bumbu
-
Terus Perluas dan Perkuat Layanan, TelkoMedika Anak Perusahaan Telkom Resmikan Klinik dan Apotek di Wilayah Yogyakarta
-
Kementerian PUPR Raih Peringkat Pertama Kementerian Dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri
-
AC Neuva Pro AC Smart Berteknologi IOT Terbaru dari POLYTRON
-
Indonesia-Singapura Teken MSP Pembangunan Perkotaan dan Perumahan Berkelanjutan
-
Mendagri Lantik Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kemendagri dan BNPP
-
Percepat Implementasi Integrasi Moda, Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
-
Dirtipidum Polri Gercep Bongkar Kasus Judi Online Berkedok Trading
-
ELNUSA Teken MOU Bersama KHAN Co., Ltd di Korea-Indonesia Offshore Congress 2023
-
Jokowi di Papua, Kick Off Food Estate Siapkan Lahan Jagung 10 Ribu Hektare
-
Kemendagri Ingatkan Pemda Terkait 8 Area Intervensi Pencegahan Korupsi
-
Dukung Munculnya Talenta Muda, Presiden Jokowi Resmikan Gedung PYCH di Jayapura
-
Problematika Perkara Tanah di Pai Kota Makassar Merupakan Hal yang Krusial
Minggu, 19 Maret 2023 - 20:53 WIB Beranjak dari Problem Persoalan kepemilikan Tanah sampai dengan sengketa kepemilikan atas tanah dan lahan di Indonesia, benar benar telah menjadi proyeksi penegakan hukum yang sangat mencemaskan, mengingat tanah adalah faktor utama atas asas kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi catatan penting di Pemerintahan yang bersifat Krusial, demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat," ujar Bahar, S.H. selaku pemerhati Hukum -
Siaga 98 Dukung Komisi III DPR RI Panggil Menkopolhukam dan PPATK Terkait Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu
Sabtu, 18 Maret 2023 - 10:56 WIB "Siaga 98 memahami bahwa penyelidikan dapat dilakukan oleh Kemenkeu karena predicate transaction berasal dari transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup kementerian keuangan dalam hal ini pajak, kepabeanan dan cuka. -
Milano.SH,MH: Pemerintah Harus Peka, Atau Tiru Malaysia Tindak Para Imigran Gelap
Sabtu, 18 Maret 2023 - 00:13 WIB Milano.SH,MH yang juga berprofesi sebagai pengacara di Jakarta ini dengan tegas mendesak Pemerintah agar segera bertindak melakukan Sweeping terhadap para WNA yang tidak memiliki izin tinggal tapi menetap di Indonesia dalam waktu yang lama. -
Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Benturan Kepentingan di KPK
Jumat, 17 Maret 2023 - 19:31 WIB Dugaan potensi terjadinya benturan kepentingan dalam penanganan masalah Harta Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo (RAT) akibat pernah satu angkatan kuliah (STAN Angkatan 86) antara RAT dan Alexander Marwata, Pimpinan KPK. -
Jurnalis Diancam Gegara Berita Judi, PJS Minta Kapoldasu Sikat Semua Perjudian
Jumat, 17 Maret 2023 - 17:40 WIB Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Sumatera Utara, Jhon Manik mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra S menutup sejumlah lokasi judi yang kembali marak belakangan ini. -
Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri
Kamis, 16 Maret 2023 - 18:09 WIB Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri -
Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu 2024, Embrio Kudeta Yudisial Atas Demokrasi
Senin, 13 Maret 2023 - 16:16 WIB Penundaan Pemilu 2024 apapun alasannya akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan, baik legislatif/DPD secara nasional maupun Eksekutif (Presiden-Wakil Presiden). -
Optimalkan Produk Hukum Daerah, Kumham Sumut Fasilitasi Pembinaan Hukum bagi Analis Hukum di Sumut
Jumat, 10 Maret 2023 - 17:15 WIB Pertemuan ini penting untuk meningkatkan keterampilan para pejabat Fungsional Analis Hukum di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. -
Basmi Yang Ilegal, Para Pelaku Tambang Jateng Harus Dilibatkan
Kamis, 09 Maret 2023 - 14:25 WIB MERDEKANEWS - Masalah tambang ilegal di Jawa Tengah (Jateng) tidak kunjung selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan investasi IUP dari Pemerintah Pusat di Jateng. -
Ada Kesan Paksaan dan Diskriminatif dari Pernyataan Gubernur NTT Terkait Jam Masuk Sekolah
Selasa, 07 Maret 2023 - 18:07 WIB Usulan atau dapat disebut sebagai perintah tak tertulis dari Gubernur NTT mendapat tanggapan dari Tokoh Muda NTT, Marcellus Hakeng Jayawibawa. "Pernyataan Pak Gubernur Viktor Laiskodat yang meminta anak sekolah setingkat SMA dan SMK masuk pukul 05.30 Wita, saya sebagai Tokoh Muda NTT, saya sangat tidak setuju," kata Marcellus dalam keterangan persnya kepada media Selasa (07/03/2023). -
Siaga 98: KPK Perlu Bentuk Deputi Khusus Membidangi LHKPN
Senin, 06 Maret 2023 - 19:34 WIB Sudah saatnya KPK mengkaji pembentukan kedeputian khusus yang menangani kekayaan penyelenggara negara yang juga membidangi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). -
Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bercorak Ultra Vires, Potensial Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan
Kamis, 02 Maret 2023 - 22:57 WIB Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bercorak Ultra Vires, Potensial Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan -
Pengacara Kondang Kamaruddin Laporkan Dugaan Mafia Pidana Libatkan Cepu Polisi
Sabtu, 04 Februari 2023 - 16:59 WIB Pengacara Kondang Kamaruddin Laporkan Dugaan Mafia Pidana Libatkan Cepu Polisi -
Ahli Waris Lenny Gunarti Hidayat Menangkan Sengketa Lawan Moe Yunny Raharja
Kamis, 02 Februari 2023 - 18:24 WIB Ahli Waris Lenny Gunarti Hidayat Menangkan Sengketa Lawan Moe Yunny Raharja -
Debitur Bank Syariah Nyaris Kehilangan Aset Mencari Keadilan
Jumat, 13 Januari 2023 - 23:37 WIB Bagi nasabah perbankan syariah, sebaiknya berhati-hati ketika mengajukan kredit. Kalau tak cermat bisa-bisa aset yang dijaminkan melayang. -
Gunakan Cara Preman, Pengusaha Agus Hartono Diduga Diculik dan Disiksa Oleh Penyidik Kejati Jateng
Kamis, 22 Desember 2022 - 22:07 WIB Pengusaha Semarang Agus Hartono dilaporkan menjadi korban penculikan oleh sejumlah orang tak dikenal yang diduga kuat penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng). -
Soal Jaksa Nakal Kejati Jateng, Jamwas: Pemeriksaan Masih Berproses, Jika Terbukti Kita Tindak Tegas!
Minggu, 11 Desember 2022 - 20:48 WIB Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Ali Mukartono menyatakan akan menindak oknum Jaksa Nakal Kejati Jawa Tengah yang terlibat jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tercela dugaan pemerasan Rp10 miliar terhadap pengusaha Semarang Agus Hartono. -
Jaksa Agung Pastikan Tindak Tegas Oknum Jaksa Kejati Jateng Bila Terbukti Lakukan Pemerasan
Kamis, 08 Desember 2022 - 20:24 WIB Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan menindak tegas oknum Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) bila terbukti melakukan pemerasan terhadap pengusaha Agus Hartono. Tiga orang oknum jaksa diduga memeras Agus Rp10 miliar. -
Pengusaha Semarang Agus Hartono Akan Diperiksa Lagi, Kamaruddin Simanjuntak: Itu Kesewenang-wenangan Penyidik
Rabu, 07 Desember 2022 - 20:16 WIB Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sedang melakukan pemeriksaan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyidik Kejati Jateng. -
Kamaruddin Simanjuntak Minta Jaksa Nakal Kejati Jateng Diusut, Kapuspenkum: Sudah Diperiksa
Minggu, 04 Desember 2022 - 10:41 WIB Pengacara Kamaruddin Simanjuntak mendesak Jaksa Agung ST Burhanudin memeriksa sejumlah oknum jaksa di Kejati Jawa Tengah terkait upaya percobaan pemerasan Rp10 miliar terhadap pengusaha Semarang Agus Hartono, kliennya. -