Jakarta, MerdekaNews - Pilkada langsung nampaknya bakal hilang di Indonesia. Desakan agar pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD kembali muncul.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mendorong agar pilkada langsung dievaluasi. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyinggung soal pemodal Jakarta yang 'menyusup' lewat pilkada.
"Kalau kita biarkan, ini akan hancur lagi. Banyak para pemodal Jakarta sudah melakukan ekspansi ke daerah-daerah, memodali kepala daerah yang berpotensi namun tidak punya uang," kata Bamsoet di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Bamsoet menduga para pemodal Jakarta ini menyasar daerah-daerah potensial yang menggelar pilkada. Dia tak ingin kebijakan di daerah diatur-atur pihak luar.
"Terutama daerah-daerah yang mengandung banyak tambang dan perkebunan," ucap Bamseot.
Politikus Golkar itu mendorong agar pilkada dikembalikan lewat DPRD. Sekali lagi Bamsoet menegaskan pilkada langsung banyak mudaratnya, termasuk soal penguasaan pemodal asing di daerah-daerah.
"Kalau dibiarkan, maka daerah-daerah akan dikuasai pemodal di pusat, bahkan tidak, mungkin dikuasai para pemodal di luar negeri. Di mana, kebijakan kepala daerah itu lebih menguntungkan pemodal itu," sebut Bamsoet. (Hamdan)
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan
-
Gara-gara Hal Ini, 4 Gerbang Tol Utama Keluar Jakarta di Evaluasi Menhub Kalau tahun lalu itu pemudik lebih suka siang hari, namun sekarang lebih suka malam, sehingga siangnya cenderung kosong. Nah, bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, ini menjadi penting
-
Pemerintah Evaluasi Penerima HGBT Perindustrian dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT terhadap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan penetapan HGBT dan bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten
-
Bawaslu: M Rizal Tidak Mampu Membuktikan Tuduhan Penggelembungan Suara, Okta Kumala Dewi Melanggeng ke Senayan M Rizal menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu caleg diinternal partainya yaitu terlapor atas nama Okta Kumala Dewi (OKD) nomor urut 3.