-
Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun
-
Koboi Mampang Ditangkap, Rumahnya Digeledah, Polisi Temukan Peluru Aktif
-
Kabar Baik dari Menteri Ida Fauziyah, Kemnaker dan DPR Bahas THR untuk Pengemudi Ojol Besok
-
Bea Cukai Buka Suara Soal Aturan Alur Barang Bawaan Penumpang yang Dinilai Ribet oleh Netizen
-
Korban Tewas Capai 115 Jiwa! AS Sudah Peringatkan Soal Serangan di Moskow
-
Menparekraf Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN
-
Pertamina Tambah Stok LPG hingga 394.000 Tabung di Jateng dan DIY
-
Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru, Hasil Kajian Lengkap untuk Pemerataan Sektor Pembangunan dari Infrastruktur hingga Kesehatan
-
Membanggakan! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia Yang Masuk Daftar Brand Finance Global 500
-
Layani Penumpang dan Barang di Daerah Terpencil, Kemenhub Rancang Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kesui
-
KA Papandayan Mulai 1 April 2024 Berhenti di Stasiun Karawang
-
Dukung Penuh Pelestarian Lingkungan, Yakes Telkom Luncurkan Program “YAKES GO GREEN”
-
Kemenhub Siapkan 33.369 Sarana Angkutan Mudik Lebaran 2024
-
Jelang Arus Mudik Lebaran, Ditreskrimsus Polda Jambi dan Pertamina Sidak Tiga SPBU
-
Di Bukber Apkasi, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pangan dan Keselamatan Jelang Arus Mudik
-
Kasus Pencemaran Nama Baik, Raja Sapta Oktohari Gugat Alwi Susanto Rp200 Miliar
Jumat, 11 Februari 2022 - 18:02 WIB Farlin Marta, SH dari Master Trust Law Firm selaku Kuasa Hukum dari Raja Sapta Oktohari (RSO) menggugat Alwi Susanto sebesar Rp200 miliar, terkait dugaan kasus pencemaran nama baik di media yang merugikan kliennya. -
Pelapor Pertanyakan Dugaan Intervensi Karo Paminal di Polresta Denpasar
Selasa, 08 Februari 2022 - 08:40 WIB Barata Sembiring Brahmana (83), warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan beserta dua anak buahnya, Kompol Adhi Pradana dan Iptu Bagus Cahyo Sakti di Polresta Denpasar, Bali. -
Sanggah Berita Gelar Perkara, Master Trust Law Firm Sebut LQ Indonesia Pusat Hoax
Kamis, 03 Februari 2022 - 13:33 WIB Beredarnya berita hoax terkait gelar perkara yang diposting oleh salah satu media online Ibukota, dinilai menjurus fitnah yang bertujuan ingin merusak nama baik Kepolisian Republik Indonesia dan reputasi DN, anak pendiri Master Trust Law Firm Natalia Rusli, pihak yang dituduhkan dalam berita tersebut. -
Kuasa Hukum RSO Ultimatum LQ Indonesia Law Firm
Kamis, 20 Januari 2022 - 21:55 WIB Raja Sapta Oktohari (RSO) mengultimatum pernyataan LQ Indonesia Lawfirm dalam Instagramnya. -
Razman Arif Nasution Desak Alvin Lim Diproses Secara Hukum
Kamis, 20 Januari 2022 - 21:51 WIB Pengacara Razman Arif Nasution mengaku gerah dengan celotehan-celotehan Alvin Lim yang dinilai telah menghujat institusi Polri. -
Saksi Ahli, Fahri Bachmid Sebut BPN Depok Langgar UU Terkait Penerbitan SHGB PT. Pakuan
Jumat, 07 Januari 2022 - 17:51 WIB Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan mafia tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Kamis (6/1/2022). -
LAKSI Desak Polri Tindaklanjuti Laporan Rifa Handayani terhadap Menteri AH
Senin, 03 Januari 2022 - 20:07 WIB Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mempertanyakan alasan penyidik Bareskrim Polri tidak menerima laporan yang dilayangkan Rifa Handayani terkait dugaan pengancaman dan intimidasi oleh Menteri AH. -
Suslianto Kawal Proses Hukum Penetapan Tersangka Adhan Dambea Terkait Fitnah Kepada Rusli Habibie
Kamis, 30 Desember 2021 - 11:08 WIB Setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan semua peristiwa hukum yang dialaminya kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum. -
Oknum Kades Diduga Maladministrasi Dana Bumdes
Jumat, 24 Desember 2021 - 15:13 WIB Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Oknum Kepala Desa Sedulang periode 2020-2024 disinyalir belum memberikan laporan pertanggungjawaban dana Badan Usaha Milik (BUM) Desa Sedulang periode 2014-2019. -
Korban Kekerasan Guru Di JIS Ajukan Banding Ke PT Jakarta
Senin, 29 November 2021 - 18:05 WIB Keluarga korban kekerasan seksual guru di Jakarta International School (JIS) melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka mengaku tidak puas dengan putusan hakim. -
Ingkari Janji, Nasabah Desak Polisi Lanjutkan Proses Hukun Tedy Agustiansjah
Jumat, 26 November 2021 - 10:13 WIB Chairman Multi Inti Sarana (MIS) Group Tedy Agustiansjah didesak menepati janjinya dan segera mengembalikan dana milik nasabah sebagaimana yang pernah diucapkan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya. -
Bacakan Pledoi, NA Minta Dibebaskan Dan Diizinkan Melanjutkan Pembangunan Di Sulsel
Selasa, 23 November 2021 - 18:20 WIB Gubernur Sulsel non aktif, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) meminta keadilan hakim untuk membebaskannya dari tuntutan JPU KPK. -
Lembaga JSI: Aktivitas Ganjar dan Puan di Medsos Dongkrak Elektabilitas
Rabu, 17 November 2021 - 15:03 WIB Tingkat elektabilitas Ganjar semakin meroket dan bersaing ketat dengan Prabowo Subianto untuk capres 2024. Hal ini tak lepas dari masifnya deklarasi relawan pendukung Ganjar yang terus bermunculan di berbagai pelosok Tanah Air. -
Menangkan AHY, Pengadilan Tinggi Tolak Gugatan Jhoni Allen Marbun dan Hukum Bayar Perkara
Rabu, 27 Oktober 2021 - 23:25 WIB Jhoni Allen dipecat dengan tidak hormat karena turut mendalangi upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu. -
Kekerasan Seksual kepada Anak: "Penegak Hukum Perlu Menginternalisasi Nilai HAM"
Jumat, 15 Oktober 2021 - 22:01 WIB Menanggapi kasus perkosaan anak di Luwu Timur yang penyelidikannya dihentikan kepolisian, pengacara LBH Bali dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Ni Putu Candra Dewi, mengatakan itu disebabkan karena rendahnya internalisasi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tubuh penegak hukum. -
HEBOH.. Unggahan Video Di Lapas Cipinang Masih Terjadi Jual Beli Narkoba dan Sel
Rabu, 13 Oktober 2021 - 23:06 WIB Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama dipimpin Dirjen Lapas Reinhard Silitonga, sejumlah persoalan besar terus muncul dan tak ada upaya untuk melakukan perbaikan. -
Hasan Basri Minta Presiden Jokowi Turun Langsung dan Copot Menteri Yang Takut Hadapi Mafia Tanah
Senin, 11 Oktober 2021 - 14:57 WIB Tidak bisa dipungkiri, mafia tanah sudah menggurita di sejumlah institusi pemerintah. Para pejabat negara seperti dibuat tidak berdaya ketika berhadapan dengan mafia tanah. -
Sari Pujiastuti Akui Sering Terima Duit Dari Kontraktor Tanpa Sepengetahuan Nurdin Abdullah
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 10:03 WIB Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Susi Pujiastuti yang menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 7 Oktober 2021, mengakui, dirinya sering menerima duit dari sejumlah kontraktor tanpa sepengetahuan Gubernur Sulsel (non aktif) Nurdin Abdullah. -
BPN Jaktim Abaikan Putusan Pengadilan yang Sudah Inkrah
Senin, 27 September 2021 - 20:27 WIB Tragis sekali nasib almarhum Budi Suyono. Upayanya untuk memperoleh keadilan justru berujung kematian. -
NA: Ferry Tanriadi Sering Tawarkan Dana Operasional Namun Saya Tolak
Jumat, 24 September 2021 - 16:55 WIB Gubernur Sulsel non aktif, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menilai saksi Ferry Tanriadi tak jujur. -