Pledoi Teddy Minahasa Perjelas Indikasi Perang Bintang di Polri?

Jumat, 14 April 2023 - 11:18 WIB Nota pembelaan atau pledoi Teddy Minahasa (TM) yang disampaikan dalam persidangan Kamis (13/4/2023) siang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara gamblang menunjukkan adanya perang bintang di tubuh Polri

3F Dalam Perkara TM dan DP

Kamis, 13 April 2023 - 00:38 WIB Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menduga bekas Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa (TM) sudah dijadikan sebagai target operasi kriminalisasi.

Ini Tanggapan Siaga 98 Terkait Keikutsertaan Brigjen Endar Dalam Pendidikan Lemhannas

Rabu, 12 April 2023 - 02:50 WIB Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, pada Selasa (11/4), mengungkapkan bahwa Brigjen Endar Priantoro bersama pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIA TA 2021 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI selama enam bulan.

Diduga Ada Upaya Sistematis Mengganggu Kerja Pemberantasan Korupsi dan Mengincar Posisi Pimpinan KPK

Selasa, 11 April 2023 - 11:17 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri meruncing, Polemik terus bergulir sejak pemberhentian dengan hormat karena habis masa jabatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Pol Endar Priantoro pada berakhir Maret 2022.

Antisipasi Kamtibmas Jelang Hari Raya, Kapolres Sampang Luncurkan Tim Sakera dan Tim Panther

Selasa, 11 April 2023 - 10:27 WIB Kapolres Sampang Luncurkan Tim Sakera Dan Tim Panther

Terkait Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun,Siaga 98 Ajukan Surat Pengaduan ke KPK

Rabu, 05 April 2023 - 12:02 WIB Siaga 98 (Simpul Aktivis Angkatan 1998) telah menyampaikan permohonan kepada Pimpinan KPK dengan Surat Nomor: 01/TPK/04.2023, Klasifikasi: PENGADUAN MASYARAKAT,

Brigjen Endar Priantoro Diberhentikan dari KPK, Siaga 98: Kapolri Harus Segera Beri Promosi Jabatan

Selasa, 04 April 2023 - 13:59 WIB Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro per 31 Maret 2023 dan menunjuk Ronald Worotikan sebagai Plt. Direktur Penyelidikan.

Jangan Lemahkan PPATK

Jumat, 31 Maret 2023 - 20:46 WIB Menkopolhukam, Mahfud MD dan Komisi III DPR RI harus menjaga independensi PPATK. "Kami melihat, dalam pembahasan 300-349 Triliun sudah mengarah pada intervensi dan melemahkan PPATK," demikian sebut Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam keterangan pers, Kamis (30/3/2023).

Marak Artis dan Pejabat Pamer Harta Tak Wajar, Milano.SH,MH Desak PPATK Kejar Para Pelaku Money Laundry

Jumat, 31 Maret 2023 - 20:05 WIB Eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KNPI Riau Resmi Laporkan Sekdaprov Riau ke Polisi

Selasa, 28 Maret 2023 - 21:31 WIB Hari ini, Selasa (28/3/2023) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ir SF Hariyanto MT secara Resmi dilaporkan ke Polda Riau.

Wamenkumham dan Haji Isam Dianggap Punya Tangan Besi, Aktivis HAM: "Kami Prihatin Atas Kondisi Helmut Hermawan

Sabtu, 25 Maret 2023 - 12:03 WIB Pengusaha Tambang Nikel dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang bernama Helmut Hermawan.

Saatnya KPK Selidiki Kekayaan Penyelenggara Negara yang Tak Lapor LHKPN

Jumat, 24 Maret 2023 - 21:57 WIB Hasanuddin menyatakan, penyelenggaran negara yang tak melaporkan harta kekayaannya lewat LHKPN, selain tak taat aturan juga terkesan menyembunyikan harta kekayaannya.

Antara 300 Triliun, PPATK dan Komite TPPU

Rabu, 22 Maret 2023 - 17:18 WIB Jakarta - Terkait rencana Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Kerja membahas "dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai 300 Triliun" dengan Menkopolhukam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023 namun batal (ditunda).

Problematika Perkara Tanah di Pai Kota Makassar Merupakan Hal yang Krusial

Minggu, 19 Maret 2023 - 20:53 WIB Beranjak dari Problem Persoalan kepemilikan Tanah sampai dengan sengketa kepemilikan atas tanah dan lahan di Indonesia, benar benar telah menjadi proyeksi penegakan hukum yang sangat mencemaskan, mengingat tanah adalah faktor utama atas asas kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi catatan penting di Pemerintahan yang bersifat Krusial, demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat," ujar Bahar, S.H. selaku pemerhati Hukum

Siaga 98 Dukung Komisi III DPR RI Panggil Menkopolhukam dan PPATK Terkait Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu

Sabtu, 18 Maret 2023 - 10:56 WIB "Siaga 98 memahami bahwa penyelidikan dapat dilakukan oleh Kemenkeu karena predicate transaction berasal dari transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup kementerian keuangan dalam hal ini pajak, kepabeanan dan cuka.

Milano.SH,MH: Pemerintah Harus Peka, Atau Tiru Malaysia Tindak Para Imigran Gelap

Sabtu, 18 Maret 2023 - 00:13 WIB Milano.SH,MH yang juga berprofesi sebagai pengacara di Jakarta ini dengan tegas mendesak Pemerintah agar segera bertindak melakukan Sweeping terhadap para WNA yang tidak memiliki izin tinggal tapi menetap di Indonesia dalam waktu yang lama.

Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Benturan Kepentingan di KPK

Jumat, 17 Maret 2023 - 19:31 WIB Dugaan potensi terjadinya benturan kepentingan dalam penanganan masalah Harta Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo (RAT) akibat pernah satu angkatan kuliah (STAN Angkatan 86) antara RAT dan Alexander Marwata, Pimpinan KPK.

Jurnalis Diancam Gegara Berita Judi, PJS Minta Kapoldasu Sikat Semua Perjudian

Jumat, 17 Maret 2023 - 17:40 WIB Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Sumatera Utara, Jhon Manik mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra S menutup sejumlah lokasi judi yang kembali marak belakangan ini.

Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Kamis, 16 Maret 2023 - 18:09 WIB Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu 2024, Embrio Kudeta Yudisial Atas Demokrasi

Senin, 13 Maret 2023 - 16:16 WIB Penundaan Pemilu 2024 apapun alasannya akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan, baik legislatif/DPD secara nasional maupun Eksekutif (Presiden-Wakil Presiden).