
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi
-
WIKA REKON Sukses Laksanakan First Filling Proyek HSD B40 di Kalsel
-
Perkuat Bisnis Digital, Telkom Catat Pendapatan Konsolidasi Rp36,6 Triliun di Awal Tahun 2025
-
MDI Ventures Perkuat Tata Kelola Investasi dan Dorong Standar Baru Bersama Komunitas VC Asia Tenggara
-
Peluncuran Aplikasi Ustadzku, Jadi Solusi Umat untuk Mendapatkan Ustadz-Ustadzah yang Otoritatif dan Kompeten
-
Telkom Dorong Pendidikan Digital Lewat Pijar Sekolah, Memudahkan Siswa Belajar Mandiri
-
Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025
-
Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018
-
PGN Terima LNG Domestik, Jaga Ketahanan Pasokan Gas Bumi Nasional
-
Lima Tahun Innovillage : Dari Mahasiswa Jadi Inovator Sosial Muda untuk Indonesia Berkelanjutan
-
Satgas Resmi Terbentuk, Menteri Tito Siap Tindak Tegas Ormas Biang Kerok
-
Percepat Realisasi APBD TA 2025, Mendagri Kumpulkan Pemda secara Virtual
-
KAI Daop 1 Jakarta Jalankan 5 KA Tambahan pada Momen Libur Hari Raya Waisak dan Cuti Bersama
-
Bamsoet Minta Polri Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi
-
Dirut KAI: Adaptif, Solutif, dan Kolaboratif Jadi Kunci Navigasi Perubahan Bisnis
-
Gerindra DKI: DPS Pemilu 2019 di Jakarta Amburadul
Kamis, 19 Juli 2018 - 21:13 WIB Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Jakarta amburadul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, mesti segera melakukan perbaikan data invalid sebanyak 1.243 896 dan data ganda 27.178 pemilih. -
Catatan Jamran di 20 Tahun Milad PBB dan Tes Kejiwaan
Selasa, 17 Juli 2018 - 00:41 WIB 20 tahun lalu saat hiruk pikuknya Reformasi 1998, pada tanggal 17 Juli 1998 lahirlah sebuah partai politik yang bernafaskan islam. Para ulama, ustadz, cendikiawan dan aktivis Islam hingga tokoh-tokoh masyumi yang menjadi cikal bakal berdirinya partai sepakat memberi nama Partai Bulan Bintang (PBB). -
Lagi, Politisi Senior Golkar Zainal Gabung Ke Tommy Soeharto
Senin, 16 Juli 2018 - 09:30 WIB Zainal Bintang, dikabarkan hengkang dari Partai Golkar. Politisi senior ini merapat ke Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. -
Woi... KPU, 2,4 Juta Pemilih Terancam Tidak Bisa Coblos Caleg dan Pilpres
Jumat, 13 Juli 2018 - 03:43 WIB Mengejutkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sekitar 2,4 juta pemilih terancam tidak bisa mencoblos caleg dan pilpres. -
Gagal dan Kelilit Utang Bisa Bikin Caleg Jadi Gila
Kamis, 12 Juli 2018 - 08:13 WIB Jika Anda tidak siap mental sebaiknya jangan jadi caleg. Sebab, jika Anda gagal bisa berpotensi stres berat bahkan bisa gila. -
Lima Nama Cawapres di Kantong Jokowi, Cak Imin Bisa Belok
Kamis, 12 Juli 2018 - 01:16 WIB Dari 10 nama ternyata mulai mengerucut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019 tinggal lima nama. -
Minta Jatah Cawapres, PKS Mulai Ancam Tolak Koalisi ke Prabowo
Rabu, 11 Juli 2018 - 00:23 WIB Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta syarat. Partai berlebel dakwah ini bakal berkoalisi asal kursi cawapres buat kader PKS. -
Konflik Hanura Bikin Kader Kesulitan Daftar Caleg Ke KPU
Selasa, 10 Juli 2018 - 11:56 WIB Konflik antar elite Partai Hanura belum juga reda. Akibatnya, kader-kader di daerah kesulitan mendaftar diri sebagai calon legislaif ke KPU. -
Dijagokan Untuk Duel Dengan Jokowi, Anies: Tanya Pimpinan Parpol Saja
Senin, 09 Juli 2018 - 19:13 WIB Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dijagokan untuk berduel dengan Jokowi. Tapi, Anies terlihat masih enggan bicara soal pilpres. -
Siapapun Capresnya, Demokrat Ngotot Dorong AHY
Senin, 09 Juli 2018 - 15:06 WIB Partai Demokrat tetap akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019. Siapaun capresnya, partai besutan SBY ini akan tetap mematok AHY di posisi capres atau cawapres. -
Puan, Cak Imin, Airlangga dan Rommy Masuk Kantong Jokowi
Senin, 09 Juli 2018 - 13:43 WIB Jokowi sudah mengantongi 10 nama calon wakil presiden (cawapres). Dari 10 nama itu diantaranya adalah ketua umum parpol dan elit partai koalisi. -
Belum Move On, Prabowo Kekeh Ada Pelanggaran di Jabar dan Jateng
Senin, 09 Juli 2018 - 09:01 WIB Prabowo dipersilakan melaporkan dugaan pelanggaran di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum mendapatkan laporan rinci terkait dugaan pelanggaran Pilkada tersebut. -
Di GOR Ciracas, Eks Kopassus Dukung Prabowo Presiden 2019
Sabtu, 07 Juli 2018 - 12:09 WIB Purnawirawan Kopassus TNI AD seluruh Indonesia, akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2019. -
SBY-Prabowo Koalisi, Siapa Yang Bakal Diusung Buat Duel Dengan Jokowi
Sabtu, 07 Juli 2018 - 11:42 WIB SBY dan Prabowo bakal bertemu. Kedua tokoh ini diyakini akan memunculkan nama capres-cawapres untuk berduel dengan Jokowi. -
Belum Kapok Berpolitik, Sudirman Said Mau Masuk Senayan
Sabtu, 07 Juli 2018 - 00:47 WIB Gagal di Pilkada Jawa Tengah, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said bakal masuk DPR. Pasangan Ida Fauziyah yang kalah dengan Ganjar Pranowo ini sudah haikul yakin bakal bertarung di 2019. -
Matangkan Koalisi Dengan Demokrat , Prabowo Berencana Bertemu SBY
Jumat, 06 Juli 2018 - 11:39 WIB Pembentukan koalisi Partai Gerindra dengan Partai Demokrat semakin mengerucut. Komunikasi politik terus dilanjutkan. -
Asyik Menang di Depok, Cobaan Berat PDIP Pada 2019
Kamis, 05 Juli 2018 - 00:37 WIB PDIP Depok harus menelan pil pahit. Sebagai juara Pileg 2014, Banteng gagal menjaga suara untuk jagonya di Pilkada Jawa Barat. -
Peraturan KPU Yang Menabrak UUD 1945, Menkum HAM: KPU Tidak Bisa Mengundangkan
Rabu, 04 Juli 2018 - 00:39 WIB Gonjang-ganjing soal larangan mantan napi koruptor terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh menabrak UUD 1945. -
Pendaftaran Caleg Dibuka, KPU Ngotot Tolak Berkas Eks Napi Koruptor
Selasa, 03 Juli 2018 - 14:01 WIB Pendftaran caleg dibuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerima dan mengecek berkas pada 4 Juli 2018. -
Nasib Caleg Koruptor dan Aturan KPU Yang Dinilai Menabrak UU
Selasa, 03 Juli 2018 - 12:03 WIB Peraturan KPU atau PKPU soal mantan koruptor dilarang menjadi caleg masih multitafsir. PKPU dinilai telah melanggar undang-undang (UU). -