Jakarta, MERDEKANEWS - Dari 10 nama ternyata mulai mengerucut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019 tinggal lima nama.
"Dari Sepuluh nama mengerucut ke lima," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/7).
Saat ini, lanjutnya, nama bakal cawapresnya tersebut masih dalam tahap penggodokan bersama dengan partai-partai pendukungnya. Saat ditanya lebih detail nama-nama kelima tokoh yang tengah digodoknya tersebut, Jokowi pun enggan membeberkannya.
Jokowi mengatakan, nama calon pendampingnya tersebut akan diumumkan pada waktu yang tepat. Jokowi pun menyebut bakal cawapresnya tersebut bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari partai ataupun nonpartai, profesional, masyarakat sipil, bahkan TNI ataupun Polri.
"Yang namanya digodok itu pasti nunggu biar matang. Kalau digodok belum matang terus dikeluarkan, itu menjadi setengah matang. Biar matang dulu, nanti akan kami sampaikan pada saat yang tepat," jelasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih mencermati sejumlah nama yang menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi). Salah satu nama yang juga dicermati oleh PDIP adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Menurut Hasto, PDIP sudah memahami rekam jejak Mahfud MD. "Saat ini kan beliau juga menjadi bagian dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Kami tahu track record beliau, tetapi apakah beliau (akan) jadi cawapres atau tidak masih kami cermati," ujar Hasto di DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Hal serupa juga dilakukan oleh PDIP terhadap nama-nama lain yang juga mengemuka di masyarakat dan diharapkan bisa menjadi cawapres Jokowi. "Ada Moeldoko, kemudian Tuan Guru Bajang (TGB), Ma'ruf Amin, dan sebagainya. Semua nama yang muncul, dan yang saat itu masih ada di hati masyarakat itu pun kami cermati," kata Tjahjo menegaskan.
Sementara itu, Mahfud MD mengaku belum tahu tentang wacana cawapres atas nama dirinya. "Saya tidak tahu. Kan bukan saya yang memasukkan," kata Mahfud saat dikonfirmasi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.
Mahfud masih enggan menjawab lebih perinci terkait masa depannya dalam kontestasi presiden mendatang. Dia mengaku akan memberikan jawaban secara langsung ke Jokowi. "Nanti saya jawab. Saya jawabnya ke Pak Jokowi," ucap Mahfud.
Sejauh ini, Mahfud mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut mengenai Pemilihan Presiden 2019 dengan Presiden Jokowi. Tetapi, dia tak menampik selalu menjalin komunikasi dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. "Tidak ya (kalau bicarakan soal politik). Kalau soal pilpres, tidak ada ya," kata Mahfud.
Nama lain yang cukup santer terdengar sebagai cawapres Jokowi adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn TNI Moeldoko. Kendati demikian, sama seperti Mahfud, Moeldoko enggan berspekulasi terkait isu cawapres tersebut.
Belok Dari Koalisi
Kabar yang beredar dari lima nama yang dikantongi Jokowi, nama Ketua Umum PKB Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin tidak masuk.
Politisi PDIP menduga ada kemungkinan Cak Imin akan belok dari koalisi pemerintah.
"Cak Imin kayaknya ya. Karena Cak Imin sangat pushy (ambisius) kan," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Dugaan itu diperkuat oleh sikap PKB yang hingga saat ini enggan mendeklarasikan dukungan secara resmi untuk Jokowi. Namun di lain sisi, Cak Imin terus mendengungkan Posko 'Join' (Jokowi-Cak Imin) di berbagai daerah.
"Mereka juga nggak mau deklarasi kan sampai saat ini, mungkin menunggu bargaining chip untuk cawapres dan bisa aja, misalkan, ada poros ketiga," ujar Eva.
Meski begitu, Eva menilai keputusan pindah haluan itu tentu melalui pertimbangan matang. Sebab, keputusan tersebut turut memengaruhi citra partai untuk Pileg 2019.
"Tapi menurutku semua concern dengan citra yang baik. Jadi nggak akan gegabah untuk menjadikan sebagai representasi atau proxy kepentingan pribadi," sebut dia (Sam Hamdan)
-
Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama Dalam Negeri akan Beroperasi Juni 2024 Pabrik itu juga disebut akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dengan kapasitas 10 GW, dan akan segera diresmikan pada bulan ini
-
Telan Anggaran Rp1,4 Triliun, Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk NTB Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik, akan menampung air sebanyak itu, besar sekali, dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong membahas berbagai kerja sama baik di bidang politik pertahanan hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
-
Gus Men Minta Haji 2024 Jadi yang Terbaik Sepanjang Kepemimpinan Jokowi Penyelengaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya tidak ingin ada lagi hambatan-hambatan. Jika ada hambatan segera lakukan mitigasi dari sekarang