Konflik Hanura Bikin Kader Kesulitan Daftar Caleg Ke KPU

Jakarta, MERDEKANEWS -Konflik antar elite Partai Hanura belum juga reda. Akibatnya, kader-kader di daerah kesulitan mendaftar diri sebagai calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta pengurus Hanura segera menyelesaikan konflik di lingkungan partai dengan kebersamaan dan musyawarah.  

"Kalau sekarang masih ada konflik segera diselesaikan dengan baik, dengan cara musyawarah. Partai Hati Nurani itu kan nama hati nurani, kita kelola dengan damai, dengan hati terbuka, saling mengasihi, sarat dengan kebersamaan," kata Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jaksel, Selasa (10/7/2018).

Wiranto yang juga menjabat Menko Polhukam ini berharap elite partai Hanura bisa menyelesaikan persoalan terkait kepengurusan dengan damai dan hati terbuka. Namun semuanya, kata Wiranto, harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. 

"Dengan persatuan itulah kita dapat mencapai hasil baik.Cara-cara dendam dan benci saya kira tidak akan menghasilkan yang baik,"ujarnya.

Menkum HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengeluarkan surat kepengurusan Hanura dengan Ketum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Surat ini mengacu pada putusan PTUN yang menyidangkan kepengurusan Hanura.   

Surat itu pun berbuntut panjang. Mengacu pada surat itu, KPU diharuskan mengubah data sipol milik Partai Hanura. Akibatnya, kader-kader daerah yang akan memasukkan data calon legislatif ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik KPU, harus meminta tanda tangan dari Sudding sebagai Sekjen. Padahal oleh kubu OSO, Sudding sudah tidak diakui sebagai sekjen. Hanura pun kemudian menuding KPU tak independen. 
  (MUH)