Jakarta, MERDEKANEWS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta syarat. Partai berlebel dakwah ini bakal berkoalisi asal kursi cawapres buat kader PKS.
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring haikul yakin kalau pendamping Prabowo di Pilpres 2019 dari partainya.
Dia pun mengancam bahwa PKS tidak akan berkoalisi dengan Partai Gerindra jika Cawapres pendamping Prabowo Subianto nantinya bukan dari partainya.
"Jadi sesuai dengan kesepakatan awal, dengan Gerindra kita tetap masih mencalonkan Pak Prabowo, so far berpasangan dengan Cawapres dari PKS. Itu enggak bisa ditawar-tawar, cawapres harus dari PKS," ujar Tifatul Sembiring di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Sebab, kata dia, PKS tidak ingin hanya sebagai penggembira di Pilpres 2019. "Kalau mau kami mau disuruh dukung-mendukung aja, mungkin enggak ini, mungkin kita lebih baik jalan masing-masing aja," kata Anggota Komisi III DPR ini.
Kendati demikian, mantan Presiden PKS ini kembali menegaskan bahwa PKS masih optimis bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto nantinya dari partainya. Dari sejumlah nama di internal PKS, menurut dia, Achmad Heryawan (Aher) yang sangat memiliki potensi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Dia pun berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan Prabowo Subianto menyerahkan mandat capres kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya. "Tapi cawapresnya harus dari PKS. Silakan aja," terang mantan menteri di era SBY ini. (Sam Hamdan)
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Mengancam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP? Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balanceĀ atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024