merdekanews.co
  • Kemen PPPA Dorong Penanganan Bencana Ramah Perempuan dan Anak

    Rabu, 23 Januari 2019 - 07:33 WIB Peristiwa bencana alam, meliputi gempa dan tsunami yang melanda Lombok, Palu, Banten, Lampung beberapa waktu lalu, mendorong Pemerintah untuk terus berupaya melakukan penguatan (mitigasi) penanggulangan bencana di Indonesia.
  • Presiden Ajak Nelayan Manfaatkan Bank Mikro

    Rabu, 23 Januari 2019 - 06:43 WIB Bank Mikro Nelayan adalah bank mikro yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal kerja dan modal investsi bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.
  • Politisi Senior PPP Ini Ingin Bikin Universitas di Bogor

    Selasa, 22 Januari 2019 - 13:52 WIB Tak sedang bercanda, politisi senior asal PPP, Achmad Farial mengungkapkan mimpinya punya kampus alias perguruan tinggi. Bagi anak yang tak mampu tetap bisa kuliah dengan pola subsidi silang.
  • Sekmen PPPA: Pengesahan RUU PKS Bentuk Keseriusan Menghapus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

    Kamis, 17 Januari 2019 - 16:52 WIB Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia bak fenomena gunung es yang terus bergulir tanpa henti. Tentunya ini semakin mencemaskan banyak pihak termasuk perempuan dan anak itu sendiri, hal tersebut diperkuat dengan trend dan modus kasus yang semakin kompleks salah satunya kekerasan berbasis cyber crime seperti prostitusi online.
  • Vennetia R. Danes: Kita Harus Cerdas Memahami Pentingnya RUU PKS

    Kamis, 17 Januari 2019 - 16:43 WIB Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga. Selain dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan, mereka juga harus mendapatkan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Dengan disahkannya RUU PKS berarti menyejahterakan semua rakyat Indonesia sesuai amanat proklamasi. Sejahtera bagi perempuan Indonesia berarti bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. RUU PKS diharapkan dapat menjawab persolan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak.
  • Seleksi yang Transparan Antarkan Anak Pedagang Es Doger Jadi CPNS

    Rabu, 16 Januari 2019 - 13:37 WIB Keringat Unu Hidayat sebagai pedagang es doger keliling di Kota Bandung, terbayar oleh kelulusan puteranya, Oki Priyadi (31) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Ki, kamu bisa. Walaupun keluarga kita belum ada yang jadi PNS, tapi kamu bisa,” ujar Oki, menirukan ucapan ayahnya di sela-sela pemberkasan CPNS di Jakarta pekan lalu.
  • Menkeu Kembali Resmikan Proyek yang Didanai Sukuk di Maluku

    Jumat, 11 Januari 2019 - 14:33 WIB Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku pada Kamis (10/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) kembali meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.
  • Rawan Teror, KPK Minta Dipersenjatai

    Kamis, 10 Januari 2019 - 19:11 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meningkatkan penjagaan keamanan bagi semua petugas menyusul rangkaian teror bom di rumah pimpinan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sedang mengkaji untuk mempersenjatai para petugas.
  • Menkeu Resmikan Dermaga Tawiri dan Revitalisasi Pantai Wainitu

    Rabu, 09 Januari 2019 - 21:31 WIB Menteri Keuangan (Menkeu) meresmikan Penataan Kawasan Dermaga Tawiri di Ambon, Maluku. Dermaga Tawiri merupakan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) yang dibangun sebagai tempat bersandar kapal-kapal perang tonase besar milik TNI AL, Rabu, (9/1).
  • Pemerintah Berhasil Bangun Pelayanan Publik Terintegrasi dan Turunkan Pungutan Liar Secara Signifikan

    Rabu, 09 Januari 2019 - 19:55 WIB Pemerintahan Jokowi-JK berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan akan memperluas layanan tersebut karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, penguatan juga dilakukan dari dua sisi, yakni regulasi dan tindakan pencegahan yang kian efektif. Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, 09 Januari 2019. Hadir dalam diskusi tersebut Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, dan Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo.