merdekanews.co
Rabu, 20 Februari 2019 - 16:32 WIB

Kemendagri Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelola Anggaran

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Dalam Negeri meraih penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018 yang dserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/02/2019) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2019.

Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo menerima penghargaan dalam Kategori pagu sedang (anggaran Rp 2,5 triliun sampai Rp 10 triliun). Hal ini diraih setelah Kementerian Dalam Negeri dianggap mampu mengelola anggaran dengan baik. 

Tak hanya itu, keseluruhan pelaksanaan anggaran tahun 2018, baik kementerian maupun lembaga juga dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dalam nilai Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 yang lebih baik dan menggembirakan dari tahun sebelumnya.

Terdapat empat aspek utama untuk memperoleh nilai IKPA. Keempat aspek ini terpenuhi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018. Aspek-aspek tersebut,  yakni kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. 

‎Indikator lain yang berhasil di tahun 2018, yaitu meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dari 58,15 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2018, meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual dari 86,84 persen pada 2017 menjadi 91,99 persen pada 2018, dan meningkatnya ketepatan waktu dalam pengelolaan Uang Persediaan dari 80,79 persen pada 2017 menjadi 85 persen pada 2018.

Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Agregat dari seluruh K/L yang dinilai selama tiga tahun terakhir (2016-2018) meningkat signifikan sebesar 67,17 di 2016 menjadi 93,11 di 2018. (Hadi Siswo)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta