
Apkasi Kembali Gelar Putri Otonomi Indonesia 2025: Wadah Ekspresi Putri Daerah di Kancah Nasional
Jakarta, MERDEKANEWS – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kembali menggelar ajang Putri Otonomi Indonesia (POI) 2025, sebuah kompetisi yang menjadi wadah bagi putri-putri daerah untuk unjuk talenta dan kepemimpinan di tingkat nasional.
Audisi seleksi finalis resmi dibuka hari ini di Artotel Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025) menandai dimulainya perjalanan pra karantina menuju puncak acara yang akan digelar di Kabupaten Minahasa Utara.
Lebih dari Sekadar Kontes Kecantikan
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menegaskan bahwa POI bukan sekadar ajang pencarian bakat konvensional. "POI adalah komitmen nyata Apkasi untuk memberi ruang bagi generasi muda, khususnya dari daerah, agar bisa bersinar di panggung nasional," ujarnya.
Sejak berganti nama dari Putri Otonomi Daerah pada 2022, POI konsisten mengusung konsep roadshow dengan menyelenggarakan acara di berbagai kabupaten anggota Apkasi. "Dari Bogor, Kebumen, hingga Trenggalek, kami ingin para finalis merasakan langsung kekayaan budaya dan potensi daerah tuan rumah," tambah Sarman dengan semangat.
Tak hanya menawarkan mahkota, POI memberikan pengalaman unik bagi pemenangnya. Para juara sebelumnya mendapat kesempatan langka: menjabat sebagai pejabat sehari di kementerian. Juara POI 2022 sempat menduduki kursi Wakil Menteri Dalam Negeri, sementara pemenang 2023 merasakan dua peran sekaligus—Menteri Investasi dan Menteri Pariwisata. "Ini pengalaman tak ternilai, jauh lebih berharga daripada hadiah materi," tegas Sarman.
Prestasi alumni POI juga patut dicatat. Beberapa nama, seperti Firsta Yufi Amarta (Duta POI 2023), berhasil menembus kompetisi bergengsi seperti Putri Indonesia 2025. "POI adalah batu loncatan. Di sini, mereka berproses sebelum terbang lebih tinggi," ujar Sarman.
Meski antusiasme tetap tinggi, Sarman mengakui ada penurunan partisipasi tahun ini. "Faktor pergantian kepala daerah dan efisiensi anggaran memengaruhi sosialisasi POI," jelasnya. Namun, ia optimistis geliat ajang ini akan kembali menguat pada 2026.
Sementara itu Raphaella Chayla Saka dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Putri Otonomi Indonesia 2024 memberikan motivasi kepada para peserta POI 2025. "Saya masih merasakan situasi yang sama dengan para peserta semuanya, dan masih tidak berpikir saya bisa mencapai titik di mana saya berada seperti sekarang ini. Nikmati prosesnya, karena dengan mengenal teman-teman dari daerah lain tidak ada ruginya sama sekali, justru ini menjadi modal networking di masa depan," imbuhnya.
Selaku tuan rumah perhelatan Grand Final POI 2025, Kadis Pariwisata Minahasa Utara, Femmy Pangkerego menyatakan kesiapan daerahnya. "Kami telah menyiapkan salah satu ikon Minahasa Utara, yakni Likupang yang juga menjadi destinasi super prioritas menjadi venue puncak final POI 2025. Kami ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh finalis dan para delegasi dari daerah kabupaten di seluruh Indonesia," tukasnya.
POI 2025 diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga simbol semangat otonomi daerah—di mana setiap putri, dari mana pun asalnya, punya kesempatan sama untuk berkibar. Sebagai informasi Grand Final POI 2025 akan digelar pada 30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara.
-
Apkasi dan BGN Gelar Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Se-Indonesia Apkasi dan BGN Gelar Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Se-Indonesia
-
Refleksi 25 Tahun Otda, Pjs.Ketum Apkasi: Ayo Para Bupati Berlomba-lomba Bikin Daerah Miliki Daya Saing Kuat Secara Ekonomi Refleksi 25 Tahun Otda, Pjs.Ketum Apkasi: Ayo Para Bupati Berlomba-lomba Bikin Daerah Miliki Daya Saing Kuat Secara Ekonomi
-
Apkasi Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Apkasi Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
-
Apkasi Siap Gelar Munas VI Tahun 2025 di Minahasa Utara: Momentum Refleksi dan Sinergi Pembangunan Daerah Apkasi Siap Gelar Munas VI Tahun 2025 di Minahasa Utara: Momentum Refleksi dan Sinergi Pembangunan Daerah