merdekanews.co
  • Fahira Idris: Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres

    Jumat, 11 Januari 2019 - 13:44 WIB Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.
  • Fahira: Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan, Masa Kalah dengan Cerdas Cermat

    Senin, 07 Januari 2019 - 14:22 WIB Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena keengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji.
  • Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten

    Jumat, 04 Januari 2019 - 16:20 WIB Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Setelah sebelumnya Anggota DPD RI telah menyalurkan bantuan, kali ini Korpri dan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI hari ini (4/1) menyalurkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana Tsunami.
  • Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas

    Senin, 17 Desember 2018 - 16:47 WIB Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang.
  • DPD RI Soroti Kualitas PAUD Indonesia

    Senin, 17 Desember 2018 - 15:21 WIB Komite III DPD RI mempertanyakan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal, PAUD merupakan pendidikan yang fundamental bagi mutu dan kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan datang.
  • Pemilu Tak Bermakna Jika DPT Bermasalah

    Rabu, 12 Desember 2018 - 14:45 WIB Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menggelanyuti penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, dalam rentang waktu masa perbaikan hasil DPT yang jumlahnya sudah ditetapkan KPU pada 5 September 2018 lalu sebanyak 187 juta.
  • Fahira Idris: Mungkin Karena Kasus Penodaan Agama

    Senin, 10 Desember 2018 - 17:41 WIB Hasil survei Setara Institute yang menempatkan DKI Jakarta masuk dalam daftar 10 kota dengan skor toleransi terendah menuai polemik. Pasalnya, selain dianggap tidak mencerminkan realita yang terjadi di Jakarta, survei ini harus diuji terutama metode yang digunakan.
  • Fahira Idris: Persija Juara, Ini Membahagiakan

    Senin, 10 Desember 2018 - 16:47 WIB Setelah 17 tahun puasa gelar, akhirnya kesebelasan kebanggaan warga ibu kota Persija Jakarta berhasil menjadi juara di kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia. Prestasi ini tentunya disambut gembira warga Jakarta terutama The Jak Mania dan diharapkan menjadi awal bagi Persija untuk menuai prestasi-prestasi berikutnya.
  • DPD RI Gelar Regional Diplomatic Meeting untuk Tarik Investasi di Daerah

    Jumat, 07 Desember 2018 - 20:05 WIB DPD RI menggelar acara Regional Diplomatic Meeting (RDM) di Bali. Acara tersebut merupakan salah satu upaya DPD RI dalam perwujudan pembangunan daerah. Dimana dalam acara tersebut, perwakilan daerah akan bertemu dengan perwakilan negara sahabat untuk menarik investasi di daerah.
  • RUU Minol Tak Kunjung Selesai, Fahira Tantang Komitmen Parpol dan Capres

    Kamis, 06 Desember 2018 - 00:35 WIB Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga detik ini belum juga menunjukkan indikasi akan disahkan oleh DPR. Bahkan ada informasi yang menyatakan pembahasan RUU yang sudah dibahas lebih dari dua tahun ini akan dihentikan pembahasannya karena tidak kunjung menemui titik temu.
  • BK DPD RI Gelar FGD Tentang Kode Etik

    Selasa, 04 Desember 2018 - 19:44 WIB Badan Kehormatan (BK) DPD RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Provinsi Jawa Barat. FGD tersebut membahas mengenai cara meningkatkan martabat, kehormatan, dan citra lembaga DPD RI melalui kode etik. Dalam kegiatan ini, BK DPD RI berharap mendapatkan pandangan dan masukan dari akademisi, mahasiswa serta masyarakat terhadap peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
  • Komite I DPD RI: Meminta Perpanjangan Masa Berlaku Dana Otsus

    Senin, 03 Desember 2018 - 20:07 WIB DPD RI meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komite I dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas exit strategi bagi Dana otsus bagi Papua yang akan berakhir pada 2021 dan Aceh pada 2027. Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (3/12).
  • Fahira Idris: Reuni Akbar 212 Adalah Pengingat, Peneguh dan Pengokoh

    Minggu, 02 Desember 2018 - 14:13 WIB Aksi Damai Bela Islam yang berlangsung dua tahun lalu, tepatnya 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan Aksi 212 sudah menjadi hari bersejarah bagi sebagian besar umat Islam Indonesia. Saat itu diperkirakan 7 juta orang berkumpul, bersilaturrahim, meminta keadilan ditegakkan dan menguatkan komitmen bahwa umat Islam menjadi yang terdepan menjaga kerukunan antarumat beragama dengan prinsip saling menghargai dan menghormati.
  • Akhmad Muqowam : Perlu Banyak Perbaikan Dalam Penerapan UU Desa

    Kamis, 29 November 2018 - 17:07 WIB Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga Dewan Pembina Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Akhmad Muqowam mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bermakna strategis dan eksistensialis dalam memberikan pengakuan dan kejelasan atas status desa, memberikan kewenangan berskala skala desa, serta membuka ruang demokratisasi dari tingkat basis kemasyarakatan, yaitu desa.
  • Ketua DPD RI: Desa Membutuhkan Sistem Yang Sederhana dan Pasti

    Kamis, 29 November 2018 - 15:10 WIB Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mendukung adanya penguatan pada desa. Dimana desa dapat kuat jika memiliki sistem pemerintahan yang sederhana. Dimana sistem tersebut dipahami dan dapat diaplikasikan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut dapat mewujudkan penguatan di desa dan mampu mewujudkan kemakmuran di Indonesia.