Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten

Jumat, 04 Januari 2019 - 16:20 WIB Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Setelah sebelumnya Anggota DPD RI telah menyalurkan bantuan, kali ini Korpri dan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI hari ini (4/1) menyalurkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana Tsunami.

Debat Capres Bermutu Akan Dongkrak Tingkat Partisipasi Pemilih

Kamis, 03 Januari 2019 - 15:13 WIB Sekitar dua minggu lagi, tepat 17 Januari 2019, rangkaian Debat Publik Calon Presiden (Capres)/Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kisruh Jilid II, Istri Raja Jawa Siap Hadapi OSO

Sabtu, 22 Desember 2018 - 01:37 WIB Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meradang. Istri Raja Jawa, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X ini siap melawan lantaran dipecat sebagai anggota DPD RI.

Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas

Senin, 17 Desember 2018 - 16:47 WIB Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang.

DPD RI Soroti Kualitas PAUD Indonesia

Senin, 17 Desember 2018 - 15:21 WIB Komite III DPD RI mempertanyakan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal, PAUD merupakan pendidikan yang fundamental bagi mutu dan kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan datang.

Reses DPR, Anak SBY Gunting Pita Pembukaan Jalan Desa di Pacitan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 15:00 WIB Komitmen Anggota Komisi X DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bolehlah ini ditiru.

Pemilu Tak Bermakna Jika DPT Bermasalah

Rabu, 12 Desember 2018 - 14:45 WIB Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menggelanyuti penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, dalam rentang waktu masa perbaikan hasil DPT yang jumlahnya sudah ditetapkan KPU pada 5 September 2018 lalu sebanyak 187 juta.

Fahira Idris: Mungkin Karena Kasus Penodaan Agama

Senin, 10 Desember 2018 - 17:41 WIB Hasil survei Setara Institute yang menempatkan DKI Jakarta masuk dalam daftar 10 kota dengan skor toleransi terendah menuai polemik. Pasalnya, selain dianggap tidak mencerminkan realita yang terjadi di Jakarta, survei ini harus diuji terutama metode yang digunakan.

Fahira Idris: Persija Juara, Ini Membahagiakan

Senin, 10 Desember 2018 - 16:47 WIB Setelah 17 tahun puasa gelar, akhirnya kesebelasan kebanggaan warga ibu kota Persija Jakarta berhasil menjadi juara di kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia. Prestasi ini tentunya disambut gembira warga Jakarta terutama The Jak Mania dan diharapkan menjadi awal bagi Persija untuk menuai prestasi-prestasi berikutnya.

DPD RI Fasilitasi Kerjasama Investasi & Perdagangan Antara Daerah dan Luar Negeri melalui RDM 2018

Minggu, 09 Desember 2018 - 11:31 WIB Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan bisa menjadi ajang agar hubungan kerjasama antara daerah dengan Luar Negeri bisa terjalin selaras dengan hubungan Diplomatik oleh Pemerintah Pusat.

DPD RI Gelar Regional Diplomatic Meeting untuk Tarik Investasi di Daerah

Jumat, 07 Desember 2018 - 20:05 WIB DPD RI menggelar acara Regional Diplomatic Meeting (RDM) di Bali. Acara tersebut merupakan salah satu upaya DPD RI dalam perwujudan pembangunan daerah. Dimana dalam acara tersebut, perwakilan daerah akan bertemu dengan perwakilan negara sahabat untuk menarik investasi di daerah.

RUU Minol Tak Kunjung Selesai, Fahira Tantang Komitmen Parpol dan Capres

Kamis, 06 Desember 2018 - 00:35 WIB Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga detik ini belum juga menunjukkan indikasi akan disahkan oleh DPR. Bahkan ada informasi yang menyatakan pembahasan RUU yang sudah dibahas lebih dari dua tahun ini akan dihentikan pembahasannya karena tidak kunjung menemui titik temu.

BK DPD RI Gelar FGD Tentang Kode Etik

Selasa, 04 Desember 2018 - 19:44 WIB Badan Kehormatan (BK) DPD RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Provinsi Jawa Barat. FGD tersebut membahas mengenai cara meningkatkan martabat, kehormatan, dan citra lembaga DPD RI melalui kode etik. Dalam kegiatan ini, BK DPD RI berharap mendapatkan pandangan dan masukan dari akademisi, mahasiswa serta masyarakat terhadap peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.

Komite I DPD RI: Meminta Perpanjangan Masa Berlaku Dana Otsus

Senin, 03 Desember 2018 - 20:07 WIB DPD RI meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komite I dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas exit strategi bagi Dana otsus bagi Papua yang akan berakhir pada 2021 dan Aceh pada 2027. Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (3/12).

DPD RI ‘Counter’ Propaganda Isu Kelapa Sawit Indonesia

Senin, 03 Desember 2018 - 20:00 WIB Industri kelapa sawit sempat menjadi primadona ekonomi Indonesia, ekonomi daerah dan petani khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Kini, sawit Sumsel seolah terabaikan.

Fahira Idris: Reuni Akbar 212 Adalah Pengingat, Peneguh dan Pengokoh

Minggu, 02 Desember 2018 - 14:13 WIB Aksi Damai Bela Islam yang berlangsung dua tahun lalu, tepatnya 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan Aksi 212 sudah menjadi hari bersejarah bagi sebagian besar umat Islam Indonesia. Saat itu diperkirakan 7 juta orang berkumpul, bersilaturrahim, meminta keadilan ditegakkan dan menguatkan komitmen bahwa umat Islam menjadi yang terdepan menjaga kerukunan antarumat beragama dengan prinsip saling menghargai dan menghormati.

Akhmad Muqowam : Perlu Banyak Perbaikan Dalam Penerapan UU Desa

Kamis, 29 November 2018 - 17:07 WIB Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga Dewan Pembina Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Akhmad Muqowam mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bermakna strategis dan eksistensialis dalam memberikan pengakuan dan kejelasan atas status desa, memberikan kewenangan berskala skala desa, serta membuka ruang demokratisasi dari tingkat basis kemasyarakatan, yaitu desa.

Ketua DPD RI: Desa Membutuhkan Sistem Yang Sederhana dan Pasti

Kamis, 29 November 2018 - 15:10 WIB Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mendukung adanya penguatan pada desa. Dimana desa dapat kuat jika memiliki sistem pemerintahan yang sederhana. Dimana sistem tersebut dipahami dan dapat diaplikasikan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut dapat mewujudkan penguatan di desa dan mampu mewujudkan kemakmuran di Indonesia.

DPD RI Pertegas Posisinya dalam Pemantauan dan Evaluasi Perda

Rabu, 28 November 2018 - 17:26 WIB Dewan Perwakilan Daerah RI mempertegas posisi dan kedudukannya dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal tersebut mencuat dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Panitia Urusan Legislasi Daerah DPD RI bekerjasama dengan Westmister Foundation for Democracy (WFD) di Kantor DPD RI Jogjakarta, (28/11).

DPD RI: Permasalahan Sampah di Indonesia Mengkhawatirkan

Rabu, 28 November 2018 - 17:17 WIB Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan. Terutama permasalahan sampah baik di darat, sungai, pantai, dan laut sehingga menciptakan pencemaran dan bencana.