Kasus Pencemaran Nama Baik, Raja Sapta Oktohari Gugat Alwi Susanto Rp200 Miliar

Jumat, 11 Februari 2022 - 18:02 WIB Farlin Marta, SH dari Master Trust Law Firm selaku Kuasa Hukum dari Raja Sapta Oktohari (RSO) menggugat Alwi Susanto sebesar Rp200 miliar, terkait dugaan kasus pencemaran nama baik di media yang merugikan kliennya.

Pelapor Pertanyakan Dugaan Intervensi Karo Paminal di Polresta Denpasar

Selasa, 08 Februari 2022 - 08:40 WIB Barata Sembiring Brahmana (83), warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan beserta dua anak buahnya, Kompol Adhi Pradana dan Iptu Bagus Cahyo Sakti di Polresta Denpasar, Bali.

Sanggah Berita Gelar Perkara, Master Trust Law Firm Sebut LQ Indonesia Pusat Hoax

Kamis, 03 Februari 2022 - 13:33 WIB Beredarnya berita hoax terkait gelar perkara yang diposting oleh salah satu media online Ibukota, dinilai menjurus fitnah yang bertujuan ingin merusak nama baik Kepolisian Republik Indonesia dan reputasi DN, anak pendiri Master Trust Law Firm Natalia Rusli, pihak yang dituduhkan dalam berita tersebut.

Kuasa Hukum RSO Ultimatum LQ Indonesia Law Firm

Kamis, 20 Januari 2022 - 21:55 WIB Raja Sapta Oktohari (RSO) mengultimatum pernyataan LQ Indonesia Lawfirm dalam Instagramnya.

Saksi Ahli, Fahri Bachmid Sebut BPN Depok Langgar UU Terkait Penerbitan SHGB PT. Pakuan

Jumat, 07 Januari 2022 - 17:51 WIB Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan mafia tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Kamis (6/1/2022).

LAKSI Desak Polri Tindaklanjuti Laporan Rifa Handayani terhadap Menteri AH

Senin, 03 Januari 2022 - 20:07 WIB Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mempertanyakan alasan penyidik Bareskrim Polri tidak menerima laporan yang dilayangkan Rifa Handayani terkait dugaan pengancaman dan intimidasi oleh Menteri AH.

Suslianto Kawal Proses Hukum Penetapan Tersangka Adhan Dambea Terkait Fitnah Kepada Rusli Habibie

Kamis, 30 Desember 2021 - 11:08 WIB Setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan semua peristiwa hukum yang dialaminya kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum.

Oknum Kades Diduga Maladministrasi Dana Bumdes

Jumat, 24 Desember 2021 - 15:13 WIB Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Oknum Kepala Desa Sedulang periode 2020-2024 disinyalir belum memberikan laporan pertanggungjawaban dana Badan Usaha Milik (BUM) Desa Sedulang periode 2014-2019.

Korban Kekerasan Guru Di JIS Ajukan Banding Ke PT Jakarta

Senin, 29 November 2021 - 18:05 WIB Keluarga korban kekerasan seksual guru di Jakarta International School (JIS) melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka mengaku tidak puas dengan putusan hakim.

Ingkari Janji, Nasabah Desak Polisi Lanjutkan Proses Hukun Tedy Agustiansjah

Jumat, 26 November 2021 - 10:13 WIB Chairman Multi Inti Sarana (MIS) Group Tedy Agustiansjah didesak menepati janjinya dan segera mengembalikan dana milik nasabah sebagaimana yang pernah diucapkan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya.

Bacakan Pledoi, NA Minta Dibebaskan Dan  Diizinkan Melanjutkan Pembangunan Di Sulsel

Selasa, 23 November 2021 - 18:20 WIB Gubernur Sulsel non aktif, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) meminta keadilan hakim untuk membebaskannya dari tuntutan JPU KPK. 

Lembaga JSI: Aktivitas Ganjar dan Puan di Medsos Dongkrak Elektabilitas

Rabu, 17 November 2021 - 15:03 WIB Tingkat elektabilitas Ganjar semakin meroket dan bersaing ketat dengan Prabowo Subianto untuk capres 2024. Hal ini tak lepas dari masifnya deklarasi relawan pendukung Ganjar yang terus bermunculan di berbagai pelosok Tanah Air.

Menangkan AHY, Pengadilan Tinggi Tolak Gugatan Jhoni Allen Marbun dan Hukum Bayar Perkara

Rabu, 27 Oktober 2021 - 23:25 WIB Jhoni Allen dipecat dengan tidak hormat karena turut mendalangi upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu.

Kekerasan Seksual kepada Anak: "Penegak Hukum Perlu Menginternalisasi Nilai HAM"

Jumat, 15 Oktober 2021 - 22:01 WIB Menanggapi kasus perkosaan anak di Luwu Timur yang penyelidikannya dihentikan kepolisian, pengacara LBH Bali dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Ni Putu Candra Dewi, mengatakan itu disebabkan karena rendahnya internalisasi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tubuh penegak hukum.

HEBOH.. Unggahan Video Di Lapas Cipinang Masih Terjadi Jual Beli Narkoba dan Sel

Rabu, 13 Oktober 2021 - 23:06 WIB Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama dipimpin Dirjen Lapas Reinhard Silitonga, sejumlah persoalan besar terus muncul dan tak ada upaya untuk melakukan perbaikan.

Hasan Basri Minta Presiden Jokowi Turun Langsung dan Copot Menteri Yang Takut Hadapi Mafia Tanah

Senin, 11 Oktober 2021 - 14:57 WIB Tidak bisa dipungkiri, mafia tanah sudah menggurita di sejumlah institusi pemerintah. Para pejabat negara seperti dibuat tidak berdaya ketika berhadapan dengan mafia tanah.

Sari Pujiastuti Akui Sering Terima Duit Dari Kontraktor Tanpa Sepengetahuan Nurdin Abdullah

Sabtu, 09 Oktober 2021 - 10:03 WIB Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Susi Pujiastuti yang menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 7 Oktober 2021, mengakui, dirinya sering menerima duit dari sejumlah kontraktor tanpa sepengetahuan Gubernur Sulsel (non aktif) Nurdin Abdullah.

BPN Jaktim Abaikan Putusan Pengadilan yang Sudah Inkrah

Senin, 27 September 2021 - 20:27 WIB Tragis sekali nasib almarhum Budi Suyono. Upayanya untuk memperoleh keadilan justru berujung kematian.

NA: Ferry Tanriadi Sering Tawarkan Dana Operasional Namun Saya Tolak

Jumat, 24 September 2021 - 16:55 WIB Gubernur Sulsel non aktif, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menilai saksi Ferry Tanriadi tak jujur.

Agung Sucipto: Nurdin Abdullah Tak Terlibat Suap Yang Berujung OTT

Jumat, 17 September 2021 - 13:36 WIB Sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Sulsel non aktif Prof H. M Nurdin Abdullah (NA) di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 16 September 2021, kembali diperiksa.