Terkait Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun,Siaga 98 Ajukan Surat Pengaduan ke KPK

Rabu, 05 April 2023 - 12:02 WIB Siaga 98 (Simpul Aktivis Angkatan 1998) telah menyampaikan permohonan kepada Pimpinan KPK dengan Surat Nomor: 01/TPK/04.2023, Klasifikasi: PENGADUAN MASYARAKAT,

Brigjen Endar Priantoro Diberhentikan dari KPK, Siaga 98: Kapolri Harus Segera Beri Promosi Jabatan

Selasa, 04 April 2023 - 13:59 WIB Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro per 31 Maret 2023 dan menunjuk Ronald Worotikan sebagai Plt. Direktur Penyelidikan.

Jangan Lemahkan PPATK

Jumat, 31 Maret 2023 - 20:46 WIB Menkopolhukam, Mahfud MD dan Komisi III DPR RI harus menjaga independensi PPATK. "Kami melihat, dalam pembahasan 300-349 Triliun sudah mengarah pada intervensi dan melemahkan PPATK," demikian sebut Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam keterangan pers, Kamis (30/3/2023).

Marak Artis dan Pejabat Pamer Harta Tak Wajar, Milano.SH,MH Desak PPATK Kejar Para Pelaku Money Laundry

Jumat, 31 Maret 2023 - 20:05 WIB Eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KNPI Riau Resmi Laporkan Sekdaprov Riau ke Polisi

Selasa, 28 Maret 2023 - 21:31 WIB Hari ini, Selasa (28/3/2023) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ir SF Hariyanto MT secara Resmi dilaporkan ke Polda Riau.

Wamenkumham dan Haji Isam Dianggap Punya Tangan Besi, Aktivis HAM: "Kami Prihatin Atas Kondisi Helmut Hermawan

Sabtu, 25 Maret 2023 - 12:03 WIB Pengusaha Tambang Nikel dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang bernama Helmut Hermawan.

Saatnya KPK Selidiki Kekayaan Penyelenggara Negara yang Tak Lapor LHKPN

Jumat, 24 Maret 2023 - 21:57 WIB Hasanuddin menyatakan, penyelenggaran negara yang tak melaporkan harta kekayaannya lewat LHKPN, selain tak taat aturan juga terkesan menyembunyikan harta kekayaannya.

Antara 300 Triliun, PPATK dan Komite TPPU

Rabu, 22 Maret 2023 - 17:18 WIB Jakarta - Terkait rencana Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Kerja membahas "dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai 300 Triliun" dengan Menkopolhukam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023 namun batal (ditunda).

Problematika Perkara Tanah di Pai Kota Makassar Merupakan Hal yang Krusial

Minggu, 19 Maret 2023 - 20:53 WIB Beranjak dari Problem Persoalan kepemilikan Tanah sampai dengan sengketa kepemilikan atas tanah dan lahan di Indonesia, benar benar telah menjadi proyeksi penegakan hukum yang sangat mencemaskan, mengingat tanah adalah faktor utama atas asas kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi catatan penting di Pemerintahan yang bersifat Krusial, demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat," ujar Bahar, S.H. selaku pemerhati Hukum

Siaga 98 Dukung Komisi III DPR RI Panggil Menkopolhukam dan PPATK Terkait Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu

Sabtu, 18 Maret 2023 - 10:56 WIB "Siaga 98 memahami bahwa penyelidikan dapat dilakukan oleh Kemenkeu karena predicate transaction berasal dari transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup kementerian keuangan dalam hal ini pajak, kepabeanan dan cuka.

Milano.SH,MH: Pemerintah Harus Peka, Atau Tiru Malaysia Tindak Para Imigran Gelap

Sabtu, 18 Maret 2023 - 00:13 WIB Milano.SH,MH yang juga berprofesi sebagai pengacara di Jakarta ini dengan tegas mendesak Pemerintah agar segera bertindak melakukan Sweeping terhadap para WNA yang tidak memiliki izin tinggal tapi menetap di Indonesia dalam waktu yang lama.

Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Benturan Kepentingan di KPK

Jumat, 17 Maret 2023 - 19:31 WIB Dugaan potensi terjadinya benturan kepentingan dalam penanganan masalah Harta Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo (RAT) akibat pernah satu angkatan kuliah (STAN Angkatan 86) antara RAT dan Alexander Marwata, Pimpinan KPK.

Jurnalis Diancam Gegara Berita Judi, PJS Minta Kapoldasu Sikat Semua Perjudian

Jumat, 17 Maret 2023 - 17:40 WIB Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Sumatera Utara, Jhon Manik mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra S menutup sejumlah lokasi judi yang kembali marak belakangan ini.

Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Kamis, 16 Maret 2023 - 18:09 WIB Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu 2024, Embrio Kudeta Yudisial Atas Demokrasi

Senin, 13 Maret 2023 - 16:16 WIB Penundaan Pemilu 2024 apapun alasannya akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan, baik legislatif/DPD secara nasional maupun Eksekutif (Presiden-Wakil Presiden).

Optimalkan Produk Hukum Daerah, Kumham Sumut Fasilitasi Pembinaan Hukum bagi Analis Hukum di Sumut

Jumat, 10 Maret 2023 - 17:15 WIB Pertemuan ini penting untuk meningkatkan keterampilan para pejabat Fungsional Analis Hukum di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Basmi Yang Ilegal, Para Pelaku Tambang Jateng Harus Dilibatkan

Kamis, 09 Maret 2023 - 14:25 WIB MERDEKANEWS - Masalah tambang ilegal di Jawa Tengah (Jateng) tidak kunjung selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan investasi IUP dari Pemerintah Pusat di Jateng.

Ada Kesan Paksaan dan Diskriminatif dari Pernyataan Gubernur NTT Terkait Jam Masuk Sekolah

Selasa, 07 Maret 2023 - 18:07 WIB Usulan atau dapat disebut sebagai perintah tak tertulis dari Gubernur NTT mendapat tanggapan dari Tokoh Muda NTT, Marcellus Hakeng Jayawibawa. "Pernyataan Pak Gubernur Viktor Laiskodat yang meminta anak sekolah setingkat SMA dan SMK masuk pukul 05.30 Wita, saya sebagai Tokoh Muda NTT, saya sangat tidak setuju," kata Marcellus dalam keterangan persnya kepada media Selasa (07/03/2023).

Siaga 98: KPK Perlu Bentuk Deputi Khusus Membidangi LHKPN

Senin, 06 Maret 2023 - 19:34 WIB Sudah saatnya KPK mengkaji pembentukan kedeputian khusus yang menangani kekayaan penyelenggara negara yang juga membidangi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bercorak Ultra Vires, Potensial Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan

Kamis, 02 Maret 2023 - 22:57 WIB Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bercorak Ultra Vires, Potensial Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan