
-
WIKA REKON Sukses Laksanakan First Filling Proyek HSD B40 di Kalsel
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi
-
Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025
-
Telkom Dorong Pendidikan Digital Lewat Pijar Sekolah, Memudahkan Siswa Belajar Mandiri
-
Peluncuran Aplikasi Ustadzku, Jadi Solusi Umat untuk Mendapatkan Ustadz-Ustadzah yang Otoritatif dan Kompeten
-
PGN Terima LNG Domestik, Jaga Ketahanan Pasokan Gas Bumi Nasional
-
Luna Maya Resmi Menikah dengan Maxime Bouttier di Bali
-
Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018
-
Lima Tahun Innovillage : Dari Mahasiswa Jadi Inovator Sosial Muda untuk Indonesia Berkelanjutan
-
Lepas Dandim 0507 Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, Wali Kota Tri Adhianto Sampaikan Aprisiasi
-
Lompatan Produksi Beras, Waketum DPN TMI Apresiasi Kinerja Kementrian Pertanian
-
Mendikdasmen Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
-
Solusi Finpay Tingkatkan Kemandirian Finansial Pekerja Migran Indonesia Melalui Kemitraan Koperasi MIMS
-
Gandeng UMKM dan Kesenian Lokal, PGN Dorong Energi Kemandirian Desa Lewat Suadesa Festival 2025
-
Sinar Mas Land Luncurkan Program Youthpreneur untuk Cetak Wirausahawan Muda, Tangguh, dan Mandiri
-
Ternyata, Ada Salah Perhitungan di Impor Beras Era Jokowi
Rabu, 10 Maret 2004 - 06:00 WIB Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai impor 500.000 ton beras untuk stabiisasi harga dalam negeri pada Februari 2018, tidak akan efektif. Karena waktunya tidak tepat. -
YLKI: Penetapan Harga Batubara untuk Listrik Harus Pro Rakyat
Senin, 16 Februari 2004 - 07:30 WIB Merunut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, rakyat sebagai konsumen berhak mendapatkan harga beli setrum yang wajar. Kalau kemahalan boleh protes dong. -
YLKI: Penetapan Harga Batubara untuk Listrik Harus Pro Rakyat
Senin, 16 Februari 2004 - 07:30 WIB Merunut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, rakyat sebagai konsumen berhak mendapatkan harga beli setrum yang wajar. Kalau kemahalan boleh protes dong. -
YLKI: Penetapan Harga Batubara untuk Listrik Harus Pro Rakyat
Senin, 16 Februari 2004 - 07:30 WIB Merunut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, rakyat sebagai konsumen berhak mendapatkan harga beli setrum yang wajar. Kalau kemahalan boleh protes dong. -
Harga Batubara Naik, Tarif Listrik Ikut Naik Kecuali...
Sabtu, 07 Februari 2004 - 13:16 WIB Pengamat energi UGM Fahmy Radhi meminta pemerintah segera mematok harga batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Agar ada kepastian harga listrik. -
Holding BUMN Migas Tinggal Tanda Tangan Jokowi
Selasa, 03 Februari 2004 - 00:24 WIB Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Holding BUMN Migas sudah diparaf semua menteri terkait. Kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. -
Holding BUMN Migas Tinggal Tanda Tangan Jokowi
Selasa, 03 Februari 2004 - 00:24 WIB Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Holding BUMN Migas sudah diparaf semua menteri terkait. Kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. -
Seratus Ribu Rumah di Jabar Nikmati Listrik Gratis, Zaman Jokowi Pancen Oke
Senin, 19 Januari 2004 - 15:41 WIB Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambungkan listrik gratis ke 100.970 rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat melalui sinergi 34 BUMN. -
Hero Bangkrut, Darmin Keukeh Tak Mau Akui Daya Beli Turun
Senin, 19 Januari 2004 - 15:38 WIB Terkait tutupnya Hero, peritel kakap, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut bukan karena pelemahan daya beli. Namun disebebkan perubahan pola belanja konsumen ke sistem elektronik. -
Kado Tahun Baru, Cadangan Devisa Naik US$120,7 Miliar
Kamis, 08 Januari 2004 - 16:50 WIB Bank Indonesia (BI) merilis cadangan devisa Indonesia Desember 2018 naik menjadi US$120,7 miliar. Posisi bulan sebelumnya sebesar US$117,2 miliar. -
Holding BUMN Migas Tinggal Tanda Tangan Jokowi
Sabtu, 03 Januari 2004 - 00:24 WIB Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Holding BUMN Migas sudah diparaf semua menteri terkait. Kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. -