Holding BUMN Migas Tinggal Tanda Tangan Jokowi
Jakarta, MERDEKANEWS - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Holding BUMN Migas sudah diparaf semua menteri terkait. Kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
"Sudah diparaf semua menteri terkait dan diajukan ke Presiden lewat Sekretariat Negara. Setelah ditandatangani Presiden, maka terbitlah PP Holding BUMN Migas," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Harry Fajar Sampurno kepada media di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Harry menjelaskan, setelah PP BUMN Holding resmi diterbitkan, maka aspek legal pembentukan holding dilanjutkan dengan penandatanganan akta inbreng pengalihan saham pemerintah di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke Pertamina. Otomatis, PGN menjadi anak usaha Pertamina. "Tapi dari aspek korporasi setelah PP nanti harus dibuat Keputusan Menkeu mengenai nilai pengalihan," ujar Harry.
Sebelumnya, lembaga riset Wood Mackenzie menyebutkan, ada sejumlah keuntungan yang akan didapat oleh Pertamina bila pembentukan holding BUMN migas terealisasi. Misalnya, Pertamina bisa memanfaatkan basis pelanggan PGN untuk memperluas jangkauan pemasaran perusahaan.
Sekaligus diharapkan bisa menghindarkan Pertamina dari risiko kelebihan kontrak gas alam cair atau Liquid Nature Gas (LNG).
Sejak 2014, Pertamina menandatangani kontrak impor gas alam cair (liquid natural gas/LNG) sebesar 1,5 juta ton per tahun dari Cheniere Corpus Christi, perusahaan asal Amerika Serikat (AS).
Kontrak pembelian LNG ini dibuat karena diperkirakan Indonesia butuh gas impor mulai 2019.
Dalam neraca gas bumi yang disusun Kementerian ESDM disebutkan, Indonesia butuh impor gas sebanyak 1.777 billion british thermal units per day (bbtud) pada 2019, 2.263 bbtud pada 2020, 2.226 bbtud di 2021, 1.902 bbtud tahun 2022, 1.920 bbtud di 2023, 2.374 bbtud pada tahun 2024, dan 2.304 bbtud di 2025.
Namun, infrastruktur penerima gas yang dimiliki Pertamina saat ini masih belum cukup untuk menampung dan mendistribusikan gas tersebut.
Bila tidak segera diantisipasi, Pertamina terancam mengalami kerugian dikarenakan tidak memiliki infrastruktur gas yang memadai, padahal gas yang sudah terkontrak tetap harus diserap mulai 2019. "Penggabungan usaha ini akan memberikan akses (Pertamina) terhadap pelanggan industri utama PGN yang bisa meringankan risiko kelebihan pasokan," demikian hasil riset Wood Mackenzie.
#HoldingBUMN#JokoWidodo#RiniSoemarno# (Setyaki Purnomo)
-
Pasar Murah 1000 Sembako Hingga Bazar UMKM, Hutama Karya Meriahkan Safari Ramadhan BUMN di Lampung Tengah BUMN bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan kebermanfaatan dan berkah di bulan suci Ramadhan bagi masyarakat sebagai respon atas kondisi badai El Nino yang berdampak pada peningkatan harga sembako di beberapa daerah di Indonesia
-
Safari Ramadan di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah 2.000 Paket Sembako BRI berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial bagi masyarakat, terutama untuk yang membutuhkan
-
Hutama Karya Buka Peluang Karir di Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Karyawan PKWT yang sukses menyelesaikan semua program dengan nilai evaluasi terbaik akan menjadi Calon Karyawan Tetap PT Hutama Karya (Persero)
-
Optimalisasi Pengamanan Aset, BUMN Perkuat Sinergi dengan TNI 5 Prioritas Utama BUMN adalah Optimalisasi Nilai Aset dan Menciptakan Ekosistem Investasi yang Sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara
-
Menteri PANRB Bahas Progres Portal Nasional Bersama Wakil Menteri BUMN Kita akan menggunakan API dari layanan digital yang ada di kementerian-kementerian. Nah kita harapkan ada percepatan dari proses pembangunan portal dan penggunaan API ini