
Jakarta, MERDEKANEWS - Penundaan Pemilu 2024 apapun alasannya akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan, baik legislatif/DPD secara nasional maupun Eksekutif (Presiden-Wakil Presiden).
"Ini sama dengan memberikan jalan bagi pergantian kekuasaan dengan cara kudeta atau coup d'etat," jelas Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
Tindakan pergantian kekuasaan sebagaimana diatur didalam UUD Dasar 1945 dan yang dihindari sebab akan menimbulkan malapetaka nasional.
"Putusan PN Jakpus tersebut yang sudah memunculkan kegaduhan. Ini embrio kudeta yudisial atas demokrasi," pungkasnya. (Doddi)
-
Ini Kata Koordinator Siaga 98, Perspektif Anies Dalam Pemberantasan Korupsi Terbalik Siaga 98, Perspektif Anies terhadap Pembenahan Korupsi dengan Menata Ulang KPK Justru Menambah Ketidakpastian Kelembagaan
-
Soal Diperiksa KPK Jelang Pemilu, SIAGA 98 Harap Cak Imin Penuhi Panggilan Terkait Pemeriksaan Mantan Kemenaker, A. Muhaimin Iskandar sebagai Saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker yang dilakukan KPK, Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin mengeluarkan pernyataan pers tertulis kepada media, Rabu (6/9/2023).
-
SIAGA 98: Langkah Politik Budiman Sudjatmiko Bergabung dengan Prabowo Subianto untuk Tetap Menjaga Koalisi Jadi dalam hal Budiman Mendukung Prabowo, SIAGA 98 berpendapat hal ini untuk tetap menjaga koalisi ini dalam pemerintahan selanjutnya, agar tetap solid dan melanjutkan kebijakan dan program nasional yang sudah ada," tegas Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin (21/8).
-
Jangan Kambing Hitamkan Program Food Estate untuk menutupi Sumber Uang Hasil Kejahatan Lingkungan yang Sebenarnya Tudingan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahwa Kebijakan Food Estate telah menimbulkan kejahatan lingkungan adalah upaya untuk mengaburkan temuan PPATK terkait dugaan ada dana sekitar 1 Triliun uang hasil kejahatan lingkungan masuk ke partai politik.
-
Permohonan MAKI Tak Diterima MK, Mengakhiri Perdebatan Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari Selasa (15/8) bahwa permohonan MAKI tidak dapat diterima, maka Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin berpendapat bahwa perdebatan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 Tahun berakhir.