
Lebak, MERDEKANEWS -- Bertempat di ruang Aula Multatuli, komplek Kantor Bupati Lebak, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu, Pj. Bupati Lebak Iwan Setiawan melantik dan mengukuhkan susunan kepengurusan Forum Komunikasi Masyarakat Siaga Bencana (Forum KMSB) tingkat Kabupaten Lebak.
Organisasi tersebut merupakan himpunan dari Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) yang tersebar di 61 desa.
Pada kesempatan pengukuhan kepengurusan FKMSB tersebut, Pj. Bupati Lebak menyampaikan arahan agar organisasi ini tidak berhenti pada seremonial saja.
“Namun perlu diikuti dengan tindak lanjut nyata berupa penyusunan program berbasis masyarakat untuk pengelolaan banjir dan longsor,” ujar Iwan Setiawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (26/4).
Menurutnya, tidak kalah penting adalah pengelolaan sampah yang saat ini juga telah dirasakan sebagai tantangan di tingkat Kabupaten Lebak dengan cakupan wilayah terbesar di Provinsi Banten.
KMSB dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko banjir terpadu berbasis masyarakat melalui program Flood Risk Management in Selected River Basin (FMSRB), suatu program yang salah satunya dikelola oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari 4 lokasi pilot pengelolaan risiko banjir terpadu tingkat kabupaten/kota, selain Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Ambon.
-
Berkat Desa Energi Berdikari Pertamina, Kelompok Wanita Tani Lebak Gede Wujudkan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi Berkat Desa Energi Berdikari Pertamina, Kelompok Wanita Tani Lebak Gede Wujudkan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi
-
Ditjen Bina Bangda Apresiasi terhadap Publikasi Data Statistik Sektoral Pemkab Lebak Rendy juga mengharapkan Kabupaten Lebak menjadi percontohan dalam implementasi penyelenggaraan DSSD dan SDI di daerah
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Usulan Kabupaten Lebak untuk meminta pembangunan flyover pada ruas jalan yang terdampak perlintasan kereta api merupakan inovasi yang baik dari Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengurai kemacetan dan mengurangi potensi kecelakaan