Era Ahok-Djarot, Warga Keluhkan Sengketa Tanah dan Pelayanan Publik

Jakarta, MERDEKANEWS - Dari 9.258 ada 2.000 laporan yang masuk ke Ombudsman RI. Laporan tersebut soal keluhan warga terkait pelayanan publik dan sengketa tanah.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta yang masih banyak dikeluhkan, yakni terkait dengan perizinan, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persoalan sengketa tanah, dan eksekusi putusan hukum.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, perwakilan Jakarta Raya akan menangani laporan-laporan dari masyarakat di DKI Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Adapun laporan-laporan terkait dengan wilayah Tangerang akan masuk ke wilayah pengaduan Ombudsman perwakilan Banten.

Berdasarkan hasil sigi kepatuhan layanan publik yang dilakukan pada 2017 (era Ahok-Djarot), DKI Jakarta memperoleh skor di atas 80 alias berada di zona hijau. Tapi, banyaknya laporan keluhan membuat Ombudsman memberikan catatan tersendiri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut keberadaan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya ini. Anies mengatakan Ombudsman Jakarta Raya diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam merespons laporan masyarakat perihal kualitas pelayanan publik.

"Untuk masalah-masalah yang kemudian muncul di Jakarta sudah ada perwakilan jadi tidak harus ke Ombudsman pusat. Kami menyambut baik dan siap bekerja sama," kata Anies Baswedan.

  (Ira Safitri)