
Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta seluruh pihak untuk move on terkait pelarangan alat tangkap cantrang. Jangan adalagi polemik, karena sudah ada komitmen antara pemerintah dengan perwakilan nelayan.
"Saya minta semua stakeholder tidak lagi bicara cantrang. Saya tidak mau lagi bicarakan cantrang. Ayolah kita move on," kata Susi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Kata Susi yang baru saja berulang tahun ke 53 pada 15 Januari itu, pemerintah betul-betul tegas dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional. Bahwasanya aspek keberlanjutan menjadi salah satu pilar pembangunan nan prioritas.
Untuk itu, ujar Susi, saat ini, pengusaha harus bisa berbisnis dengan menerapkan berkelanjutan, baik dari segi laba maupun dari aspek kelestarian produksinya.
Bagi para nelayan yang masih menggunakan cantrang bakal didata Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya mereka akan diberikan bantuan berupa alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. "Akan kami arahkan nelayan untuk mengganti alat tangkap dan mendampinginya ke perbankan," ujarnya.
Sebelumnya, pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan nelayan di Istana Merdeka, Rabu (17/1/2018), Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan adalah pemerintah memberi kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang. "Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal," kata Jokowi.
Seusai pertemuan, Menteri Susi langsung menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi di depan Istana Merdeka, dan meminta para nelayan untuk menyepakati hasil dari pertemuan tersebut.
"Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, atau ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap," ucap Susi Pudjiastuti.
Susi berharap para nelayan sadar bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan adalah semata-mata untuk melindungi nelayan dan laut Indonesia. Diharapkan, nelayan mendukung penuh setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.
#SusiPudjiastuti#LaranganCantrang#SaveIkan#
(Setyaki Purnomo)
-
Janji Poros Maritim Jokowi Ditagih, Menteri Susi Dikritik Pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan janji Presiden Joko Widodo tentang poros maritim harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya bergantung kepada anggaran.
-
Nelayan tak Bisa Melaut Masih Punya Penghasilan karena Menhub Budi Bikin Ini Kementerian Perhubungan memberikan solusi kepada nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Melalui program padat karya, bekerja sama dengan Pemda, Kemenhub merekrut nelayan untuk bekerja.
-
Diganjar Rapor Merah BPK, Menteri Susi Dikritik Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kembali mendapatkan disclamer dari BPK.
-
Ketika Menteri Susi Mohon Jepang Bebaskan Bea Masuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak pemerintah Jepang membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia.
-
Aksi Susi Tenggelamkan Kapal Illegal Fishing, Lanjutkan... LSM asing, Destructive Fishing Watch mengapresiasi upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memerangi praktik ilegal fishing di tanah air.