Janji Poros Maritim Jokowi Ditagih, Menteri Susi Dikritik

Jakarta, MERDEKANEWS - Pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan janji Presiden Joko Widodo tentang poros maritim harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya bergantung kepada anggaran.

"Konsep (poros maritim) ini tidak dijalankan secara berkesinambungan, hanya berhenti kepada level penangkapan kapal ikan asing," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut dia, masih ada berbagai persoalan yang harus dibenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti program yang terbengkalai yang berujung kepada laporan keuangan yang mendapat "disclaimer" atau Tidak Memberikan Pendapat dari BPK.

Sedangkan terkait dengan anggaran KKP yang terus menurun selama dua tahun terakhir, Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, menilai,hal itu dapat dimaknai positif apabila program yang direncanakan oleh KKP dijalankan dengan semestinya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir lintas profesi di Nusantara.

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo menyatakan, parlemen menyoroti anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terus menurun, selama beberapa tahun terakhir. "Komisi IV DPR memberikan arahan dan tanggapan agar KKP menggunakan anggaran yang realistis dan tepat sasaran sesuai kondisi bangsa sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung penggerak perekonomian bangsa," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan KKP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Menurut Edhy, KKP seharusnya mendorong porsi prioritas penggunaan anggaran untuk pelaku utama perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan juga petambak garam.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhalangan hadir dengan alasan cuti, sehingga diwakilkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena merasa menyatakan kecewa dengan ketidakhadiran Susi dan terkait pula dengan penurunan anggaran dari KKP. "Pada 2017 anggarannya sekitar Rp9,2 triliun, pada 2018 sekitar Rp7,28 triliun dan hari ini (untuk tahun 2019) turun menjadi Rp5,48 triliun," papar politisi Partai Demokrat tersebut.
 
Padahal, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sekitar 70 persen daerahnya adalah lautan. Selain itu, dipertanyakan apakah penurunan alokasi anggaran itu selaras dengan visi poros maritim. Michael berpendapat seharusnya Menteri Susi dapat hadir dalam raker ini sehingga Komisi IV DPR juga dapat memahami makna filosofis dari turunnya anggaran itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori, menginginkan jajaran eselon I dapat memberikan masukan yang benar kepada Menteri Susi terkait anggaran. Sedangkan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam berharap agar penurunan anggaran itu jangan sampai diteruskan sehingga dikhawatirkan tahun depan anggaran KKP hanya untuk beban gaji dan operasional. (setyaki purnomo)