
Jakarta, MERDEKANEWS- Ketua Umun Dekopin Nurdin Halid meminta kepada Ketua MPR RI untuk bisa ikut mendorong koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Pasalnya, pemerintah hanya memiliki political will tapi belum punya will to action.
Hal itu dikemukan Pengurus Pusat Dekopin yang dipimpin oleh H.M Nurdin Halid hari ini Senin (3/2/20) bertemu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam rangka silahturahim dan melaporkan hasil Munas Dekopin November 2019 lalu.
Nurdin Halid terpilih kembali menjadi Ketua Umum Dekopin periode 2020 - 2024 secara aklamasi. Pada kesempatan ini Nurdin Halid secara khusus memperkenalkan pengurus baru khususnya para Wakil Ketua Umum Dekopin yang berkesempatan mendampingi Ketua Umum, antara lain yang hadir adalah Sekjen Pahlevi Pangerang dan para Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono, Yusuf Solihin, Muslim, Sirajudin Sewang, Raliansen Saragih, Adi Sulistyo, Meilani, Sharmila, M. Sukri, Agung Sujatmoko dan Jafar Hafsah, Idris Laena serta Pahlevi Pangerang sebagai Sekjen.
"Perkembangan Koperasi ditengah dinamika perekonomian global masih belum menggembirakan, koperasi belum menjadi pemain utama yang signifikan dalam perekonomian nasional," ucap Nurdin dalam paparannya kepada Ketua MPR RI.
Nurdin menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki political will tapi belum punya will to action.
"Maka dari itu kami meminta kepada Ketua MPR RI untuk bisa ikut mendorong koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional sesuai amanat UUD 1945 dan sejalan asas gotong royong di Indonesia." Nurdin jelasnya.
"Kami meminta dukungan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengawal kepengurusan Dekopin 5 tahun ke depan." tutup Nurdin Halid sambil menyerahkan bundel dokumen laporan hasil Munas Dekopin 2019.
-
Bamsoet Setuju Prinsip Ultimum Remedium Diterapkan untuk Atasi Korupsi pemberantasan korupsi tidak bisa hanya ditindak dengan pemberian sanksi pidana saja
-
Hari Konstitusi Momentum Merefleksikan Kembali Praktik Ketatanegaraan momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali praktik ketatanegaraan
-
Wacana Angkatan Siber Jadi Matra Ke-4 TNI, Perlu atau Tidak? saat ini urusan menyangkut pertahanan dan keamanan siber sudah ada lembaga yang menaunginya
-
Ujungnya Lahirkan Oligarki Pemilik Modal, Negara Jangan Sampai Terjerumus Praktik Nomor Piro Wani Piro Ujung-ujungnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok pemilik modal
-
Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi 20 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi Kehadiran MK berkontribusi dalam menata sistem ketatanegaraan, mengokohkan prinsip negara hukum, menguatkan demokrasi