Ujungnya Lahirkan Oligarki Pemilik Modal, Negara Jangan Sampai Terjerumus Praktik Nomor Piro Wani Piro

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Indonesia saat ini membutuh tokoh yang mampu mencegah terjerumusnya negara ke dalam praktik nomor piro wani piro (NPWP) atau nomor berapa berani berapa.

"Saat ini kita butuh tokoh yang mampu mencegah terjerumusnya negara dalam praktik demokrasi nomor piro wani piro," kata Bamsoet dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Dalam kuliah umum politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan di Jakarta, Sabtu, Bamsoet menyebut praktik NPWP tersebut akan melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok pemilik modal saja.

"Ujung-ujungnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok pemilik modal, yang diakui atau tidak telah masuk ke dalam relung-relung demokrasi kita yang makin mahal," kata dia.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa Indonesia harus memiliki tokoh politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bamsoet menyampaikan hal itu karena menurutnya keempat bidang tersebut saling berhubungan.

Ia mengatakan bahwa politik tanpa hukum bisa menimbulkan anarki, hukum tanpa politik hanya menjadi rangkaian kata-kata, serta politik dan hukum tanpa kekuasaan hanya berupa angan-angan.

"Jika ingin menjadi negara maju yang modern, Indonesia harus memiliki tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, dan tokoh kekuasaan yang bisa menjaga masing-masing pilar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Bamsoet.

Dalam hal ini, kata Bamsoet seperti dilansir dari antaranews, perguruan tinggi memiliki peran penting. Menurut dia, bangku pendidikan bisa mencetak peserta didik yang pintar secara akademik sekaligus memiliki karakter kebangsaan.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila," kata Ketua MPR.

Bamsoet juga mengajak perguruan tinggi, melalui lembaga kajian dan penelitian, untuk mengkaji sistem politik dan pemilihan langsung yang dilakukan dari mulai tingkat pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, legislatif, hingga presiden.

Dalam konteks keindonesiaan, kata Bamsoet, praktik kehidupan demokrasi dijiwai sila keempat yang mengamanatkan penegakan kedaulatan rakyat, serta melembagakannya dalam mekanisme permusyawaratan dan perwakilan.

Menurut dia, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan, idealnya dapat dimanifestasikan salah satunya melalui representasi politik di DPR RI, representasi kedaerahan di DPD RI, dan representasi golongan atau kelompok fungsional yang bisa terwadahi dalam utusan golongan.

Ia memandang perlu terus melakukan pembangunan hukum, salah satunya dengan mengganti produk hukum yang berasal dari zaman sebelum Indonesia merdeka, melakukan pembaharuan hukum nasional, hingga membentuk hukum baru.

MPR RI, lanjut dia, saat ini sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.

Bamsoet mengutarakan bahwa urgensi menghadirkan PPHN berangkat dari kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif dan bisa menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, serta bisa menjadi panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Selain memastikan program pembangunan tidak mangkrak, menurut dia, keberadaan PPHN juga akan menjawab megatrend dunia seperti kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia.