Jakarta, MERDEKANEWS – Satu persatu borok Ahok mulai terkuak. Beberapa kasus yang dulu tersembunyi kini mulai bermunculan.
Kasus-kasus tersebut dituding telah merugikan keuangan daerah hingga Jakarta selalu dicap ambruk dalam pengelolaan keuangan daerah oleh BPK. Sebut saja pembelian lahan Cengkareng, RS Sumber Waras, menaras BTS, reklame atau bilboard hingga duit CSR.
Jubir Relawan Anies-Sandi, Budi Siswanto mengatakan, dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Anies Baswedan dirinya telah menjabarkan persoalan yang ada di ibukota.
Persoalan itu yakni kata Ketua Forum Bersama Jakarta ini pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan Cengkareng, izin reklame (bilboard) dan menara BTS atau tower komunikasi hingga pengelolaan duit CSR.
“Jika masalah ini tidak dibenahi maka target pemprov untuk meraih WTP dari BPK akan sangat berat. Reklame dan BTS misalnya banyak yang berdiri tanpa izin dan tidak memberikan kontribusi buat keuangan daerah (PAD),” ungkap Budi kepada wartawan, Sabtu (16/12/2017).
Dia melanjutkan, harus ada audit secara menyeluruh terhadap persoalan-persoalan peninggalan Ahok. “Terkait CSR banyak SKPD yang mengelola dana itu. Hingga kini laporan dan penggunaannya tidak jelas,” ungkap Budi.
Budi berharap di era Anies-Sandi pendataan soal aset daerah bisa berjalan dengan baik dan benar. Karena, saat Ahok memimpin banyak SKPD yang cuek dan hanya bekerja berdasarkan perintah. “SKPD banyak yang tidak kreatif. Mereka bekerja penuh tekanan dan banyak masalah soal hukum,” ungkapnya.
(Ira Saqila)
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur
-
Jelang KPU RI Umumkan Hasil Pemilu 2024, Segini Perolehan Suara Tiga Capres Cawapres penetapan hasil Pemilu 2024 akan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (SK)
-
Wapres Bakal Punya Peran Baru, Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Dperlukan atau Tidak? Ini Kata Anies pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi untuk mengharmonisasikan kawasan Jabodetabekjur itu sebetulnya tak diperlukan
-
Anies Singgung Soal Etika Lagi: Pemenang Pilpres Belum Diputuskan, Programnya Sudah Dimulai Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini
-
JK: Hak Angket Justru Menghilangkan Kecurigaan Dugaan Kecurangan Pemilu hak angket baik bagi kedua belah pihak karena dapat menghilangkan kecurigaan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.