Mafia Reklame dan Pemain Diskotik Jadi Pintu Masuk Reshuffle Pejabat DKI

Jakarta, MerdekaNews - Jika ingin birokrasi berjalan lancar, sebaiknya reshuffle ditingkat pejabat dinas segera dilakukan. Dinas-dinas yang kinerjanya lamban dan diduga bermasalah wajib dilakukan penyegaran.

Dari hasil kajian jurnalis di Jakarta ada beberapa dinas yang dinilai lambat dan tidak bisa mengikuti ritme kerja Anies-Sandi. Tragisnya ada juga dinas yang diduga bermasalah dan terseret kasus dugaan hukum.

Misalnya di Dinas Pajak yang diduga adanya kebocoran raihan pajak reklame. Diduga banyaknya kebocoran di dinas pimpinan Edi Sumantri itu karena proses izin yang serampangan dan oknum mafia yang bermain.

Lalu, ada juga Edy Junaidi. Kepala Dinas PTSP ini diduga tidak bisa mengikuti ritme Anies-Sandi. Bahkan, banyaknya izin bermasalah ada di PTSP.

Lalu, ada juga Firdaus. Kepala Badan Aset Daerah ini diduga gagal dalam melakukan pencatatan aset. Tragisnya, banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta juga lenyap.

Sementara Kesbangpol dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) juga dinilai layak diganti. Kesbangpol misalnya gagal dalam melakukan pembinaan terhadap ormas kepemudaan.

Dinas ini juga diduga saat pilkada tidak netral. Lalu, di Disparbud, yang dikabarkan main mata dengan lokasi hiburan malam.

Bahkan, Disparbud juga disebut-sebut sebagai oknum pembocor penutupan Alexis. Sementara Sophan Sopian.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Dinas ini dikabarkan selain tidak bisa mengikuti ritme kerja juga adanya beberapa program pendidikan yang bermasalah.

Pemerhati Jakarta, Saiful Jihad mengatakan kalau dinas-dinas tersebut memang layak kena reshuffle. Selain kurang cepat, para pejabat itu juga tidak punya inisiatif.

"Saya juga ragu mereka bisa loyal dengan Anies-Sandi. Penyegaran sudah menjadi keharusan agar Anies-Sandi bisa menjalankan visi misinya saat pilkada," ungkapnya kepada wartawan, 27 Maret 2018.

Di Dinas Pendidikan kata Saiful juga ada dugaan. lelang pengadaan meubelair lebih dari Rp 80 miliar diduga program itu tidak melalui E-Catalog. "Inikan bahaya," tegas Koordinator Humanika Jakarta ini.

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya menyatakan kalau dirinya akan melakukan rotasi. Rencananya reshuffle akan dilakukan pada bulan April.

Keluh kesah Anies-Sandi soal kinerja pejabat DKI Jakarta sudah mulai terungkap. Anies misalnya kesal dengan ulah bocornya penutupan Alexis yang didiuga dilakukan oleh Wakasatpol PP Hidyatullah.

Anies menyebut kalau organisasi pemprov tidak steril. Sedangkan Sandi terkait pesimisnya SKPD yang menajalankan program OK OCE.  

  (Sam Hamdan)