
Jakarta, MerdekaNews - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunda pelarangan cantrang, fokuskan alih teknologi.
“Hal ini dilakukan dengan memberikan program padat karyawan kepada nelayan agar kondisi sosial ekonomi mereka tidak terganggu akibat program alih teknologi penangkapan ikan tersebut,” kata Irma di Jakarta, Minggu (02/11).
Irma mengatakan, di satu sisi, Menteri Susi ingin menjaga habitat laut Indonesia agar kasus laut Arab yang diexploitasi secara besar-besaran dan berdampak terhadap habitat dan habisnya ikan di laut tersebut tidak terjadi di Indonesia.
Namun, kasus tersebut tidak bisa serta merta dijadikan pijakan pengambilan keputusan tanpa lebih dulu melalukan mitigasi yang komprehensif, baik terhadap dampak lingkungan jangka panjang maupun dampak sosial ekonomi nelayan Indonesia.
“Bahwa program pemerintah jangka panjang harus juga mengedepankan solusi jangka pendeknya. Tidak boleh menafikan resiko jangka pendek terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Indonesia yang berjumlah lebih dari 5 juta jiwa,” kata Irma.
Irma mewanti-wanti Menteri Susi agar melakukan tiga hal, terkait pelarangan alat tangkap ikan cantrang. Pertama, nelayan harus diberikan pendampingan dan bantuan modal ringan ke untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan.
Kedua, lanjut anak buah Surya Paloh ini, nelayan harus diberikan waktu untuk tahap peralihan langkah demi langkah sehingga tidak mengganggu kesejahteraan mereka.
terakhir, pemerintah harus memberikan program bantuan teknologi budidaya agar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan layak tanpa harus merusak habitat laut.
“Selama ini yang merusak dan mengexploitasi laut Indonesia itu kapal-kapal asing pencuri ikan, kalau nelayan kita yang melaut dengan kapal sederhana, saya kira jauh dari mengexploitasi laut Indonesia,” tukas Irma.
Sekedar mengingatkan, Menteri Susi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bernomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).
Di sisi lain, KKP mengundangkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI.
Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan.
Dalam surat edara itu disebutkan, nelayan wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan.
(Setyaki Purnomo)
-
Janji Poros Maritim Jokowi Ditagih, Menteri Susi Dikritik Pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan janji Presiden Joko Widodo tentang poros maritim harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya bergantung kepada anggaran.
-
Nelayan tak Bisa Melaut Masih Punya Penghasilan karena Menhub Budi Bikin Ini Kementerian Perhubungan memberikan solusi kepada nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Melalui program padat karya, bekerja sama dengan Pemda, Kemenhub merekrut nelayan untuk bekerja.
-
Diganjar Rapor Merah BPK, Menteri Susi Dikritik Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kembali mendapatkan disclamer dari BPK.
-
Ketika Menteri Susi Mohon Jepang Bebaskan Bea Masuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak pemerintah Jepang membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia.
-
Aksi Susi Tenggelamkan Kapal Illegal Fishing, Lanjutkan... LSM asing, Destructive Fishing Watch mengapresiasi upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memerangi praktik ilegal fishing di tanah air.