
Menutup Rangkaian Pidato Para Ketum Parpol
Pidato AHY di CSIS Menjadi Sorotan Lintas Negara
Jakarta, MERDEKANEWS - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menutup rangkaian pidato para Ketua Umum partai politik dalam rangka 50 tahun CSIS. Tampil sebagai Ketua Umum yang paling muda, AHY menekankan tentang perlunya memperkuat daya tahan dan daya saing bangsa untuk mencapai puncak kejayaan bangsa pada tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka.
Sudut pandang yang diambil AHY ini mengundang komentar Prof. Sulfikar Amir, dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
"Sangat-sangat menarik. Mas AHY menyentuh beberapa isu krusial seperti pandemi, kualitas demokrasi yang menurun, efek disrupsi hingga buzzer," Kata Prof. Sulfikar, yang lahir dan besar di Makassar, "Mas AHY sudah benar mengatakan mengenai resiliency (daya tahan), sebagai kapasitas yang harus dimiliki oleh suatu bangsa seperti Indonesia."
Lebih lanjut, Associate Professor of Science, Technology and Society ini melanjutkan, "Akan menarik jika soal resiliensi ini bisa diperkuat melalui peran-peran institusi karena di sini domain-nya Demokrat sebagai partai politik." Prof. Sulfikar mengingatkan.
"Dalam gambar besarnya, resiliensi mencakup bagaimana kita berpolitik, bagaimana demokrasi disusun, bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan, bagaimana partisipasi publik itu didorong dan lain-lain."
Dari Jakarta, pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun melihat pidato Ketum AHY ini cukup berbeda dengan pidato Ketum-ketum parpol lain sebelumnya.
"Sebagai partai non pemerintah, wajar jika pidato AHY ini bernada cukup tajam. Kalau tidak kritis, apa bedanya PD dengan partai-partai koalisi pemerintah?," kata Ubedilah.
Secara khusus, salah satu mantan pemimpin gerakan mahasiswa tahun 1998 ini menyoroti bagian pidato AHY yang mempertanyakan mengapa kritik terhadap pemerintah selalu dianggap sebagai lawan.
"Betul kata mas AHY bahwa pada dasarnya kita ingin rakyat selamat. Itulah sebabnya berbagai elemen masyarakat sipil mengkritik dan memberi masukan pada Pemerintah. Apalagi kita tahu penanganan Covid-19 kacau balau, demikian pula dengan pemulihan ekonomi yang perlu dikritisi karena ada uang rakyat di situ," kata Ubedillah.
"Dalam pemerintahan yang demokratis, kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jangan dianggap sebagai lawan, apalagi kemudian dihadapi dengan bullying, represi, bahkan diburu seperti penjahat." (Atria Aji)
-
ASN Terapkan FWA 7 Hari Jelang Lebaran Idul Fitri, Atasi Macet Saat Mudik 2025 kebijakan itu bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran
-
Tinggi Badan Tak Penuhi Syarat, Tri Gagal Diterima Meski Raih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus
-
Kewenangan Berada di Provinsi dan Pusat, Siapa Beri Izin Pagar Laut Kabupaten Tangerang? seluruh rangkaian perizinan hingga pengelolaan kawasan pesisir pantai itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pusat
-
Pagar Laut Harus Dibongkar: Negara Punya Aturan, Jangan Lakukan Kegiatan Tak Berizin negara ini punya aturan. Tidak boleh kita semana-mana melakukan kegiatan yang tidak berizin,