Tinggi Badan Tak Penuhi Syarat, Tri Gagal Diterima Meski Raih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS

Jakarta, MERDEKANEWS --Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik dari Boyolali, sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm.

Tes SKD CPNS tersebut digelar pada oktober 2024, menyisakan kekecewaan mendalam bagi ibu dua anak ini. Padahal ia sudah berada ditahap akhir seleksi.

Dalam tes kesehatan, dari pengukuran tinggi badan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratannya minimal 158 cm, namun saat diukur tinggi badannya kurang 0,5 cm.

“Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan), cuman 157,5 aja,” ucap Tri.

Tri mengaku gagal mengikuti seleksi CPNS di Kemenkumham sudah dua kali ini. Yang pertama, dia ikut seleksi 2017 tapi juga tidak lolos. “Dua kali ini. Yang pertama tahun 2017. Sama di Kemenkumham juga,” jelas warga Penggung, Boyolali kota, ini.

Tak lolosnya dalam seleksi 2017 itu, lanjut dia, bukan karena tinggi badan. Karena persyaratan saat itu tinggi badan minimal 156, sehingga bisa masuk. Waktu itu sudah sampai di seleksi tahap akhir, namun kalah di perankingan.

“Nggak. Dulu TB (tinggi badan) minimal 156 cm, jadi masih bisa masuk. Udah sampai tahap akhir, tapi kalah di perankingan,” ungkap Tri.

Meski sudah gagal dua kali, Tri mengaku tak patah semangat. Dia menyatakan akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika ada formasi yang sesuai. “Insyaallah coba lagi. Kalau ada bukaan CPNS lagi dan ada formasi yang sesuai,” imbuh dia.

Namun Tri belum tahu nantinya akan mendaftar CPNS lagi di Kemenkumham atau di kementerian/lembaga lain maupun di pemerintah daerah. Dia menunggu pengumuman resminya dan formasi yang dibutuhkan.

“Masih belum tau. Nunggu pengumuman resmine dulu. Kan tiap tahun beda-beda formasi yang dibutuhin,” katanya.

Cerita Tri gagal tembus SKD CPNS viral di media sosial. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun memberikan penjelasan soal itu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menjelaskan alasan adanya syarat tinggi badan dalam seleksi CPNS Kemenkumham. Ia mengungkapkan, syarat tinggi badan diperlukan untuk pekerjaan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, seperti posisi penjaga tahanan yang ada di Kemenkumham.

“Pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan, contohnya para penjaga tahanan, membutuhkan kondisi fisik tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya. Sehingga tinggi dan berat badan menjadi salah satu faktor yang dilihat dari pelamar CPNS,” kata Nico dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, persyaratan tinggi dan berat badan diperlukan untuk memastikan pegawai mengerjakan tugas dan fungsi secara maksimal. Hal ini menjadi bentuk upaya Kemenkumham menyesuaikan kualifikasi peserta dengan jabatannya.

Kemenkumham juga disebut telah menurunkan persyaratan tinggi badan hingga 2 sentimeter. “Tinggi badan laki-laki yang semula 165 cm menjadi 163 cm. Sementara itu tinggi badan perempuan yang semula 160 cm menjadi 158 cm. Kami terus melakukan penyesuaian agar CPNS yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan,” jelasnya.

Nico menambahkan, pemeriksaan tinggi badan dilakukan saat tes kesehatan di rumah sakit pemerintah yang telah memiliki kualifikasi untuk menyelenggarakan tes kesehatan. “Kami pastikan tes kesehatan berjalan tanpa kecurangan karena dilakukan oleh orang-orang profesional. Sehingga hasil tes kesehatan, termasuk tinggi badan, valid dan dapat dipercaya,” terangnya.

“Satu standar persyaratan yang sama diterapkan kepada semua peserta untuk menjamin keadilan bagi seluruhnya,” tambah Nico.

Selain itu, panitia seleksi telah menyediakan masa sanggah bagi peserta yang ingin mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi. Dalam kesempatan itu, peserta dapat memastikan data atau nilai yang benar sesuai hasil tes.

Diketahui, seleksi CPNS 2024 dilakukan sebelum pemisahan Kemenkumham dalam kabinet Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyelesaian tahapan seleksi usai adanya pemisahan kementerian pun dikoordinir Kementerian Hukum.  (Jyg)