
Jakarta, MERDEKANEWS - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, kebijakan penengelaman kapal pencuri ikan (illegal fishing), sudah cukup. Waktunya memikirkan upaya menggenjot ekspor ikan tangkap.
Ke depan, menurut Kalla kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018), kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan. "Cukup, tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu disampaikan kepada Menteri Kelautan," kata Kalla.
"Kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur. Jadi diselesaikan, ya janganlah beli kapal pakai ongkos APBN padahal banyak kapal nganggur, nganggur di Bitung, nganggur di Bali, nganggur di Tual, macam-macam," papar Kalla.
Kalla mengatakan, tidak ada pasal dalam UU menyatakan kapal yang ditangkap harus dibakar. Yang benar, kapal yang ditangkap bisa dilelang sehingga negara mendapatkan pemasukan.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tidak ada lagi penenggelaman kapal di 2018. Karena, pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.
"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," katanya seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Luhut mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan. Saat ini, pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.
Ia juga meminta agar penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor. "Misalnya, ikan Napoleon yang ditangkar itu di Natuna ada 35 ribu, bisa juga diekspor," ujarnya.
Luhut menuturkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, ia ingin investasi termasuk di sektor perikanan bisa dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat, yakni harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, mempekerjakan tenaga kerja lokal dan harus bisa bergerak dari hulu ke hilir serta dilakukan transfer teknologi.
#JusufKalla#SusiPudjiastuti#TenggelamkanKapal# (Setyaki Purnomo)
-
Janji Poros Maritim Jokowi Ditagih, Menteri Susi Dikritik Pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan janji Presiden Joko Widodo tentang poros maritim harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya bergantung kepada anggaran.
-
Nelayan tak Bisa Melaut Masih Punya Penghasilan karena Menhub Budi Bikin Ini Kementerian Perhubungan memberikan solusi kepada nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Melalui program padat karya, bekerja sama dengan Pemda, Kemenhub merekrut nelayan untuk bekerja.
-
Gubernur Anyar Khofifah Belajar Atasi Kemiskinan Jatim ke JK Gubernur Jawa Timur (Jatim) hasil Pilkada 2018, Khofifah Indar Parawansa menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Jumat (13/7/2018). Keduanya bicara soal pengentasan kemiskinan di Jawa Timur
-
Diganjar Rapor Merah BPK, Menteri Susi Dikritik Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kembali mendapatkan disclamer dari BPK.
-
Ketika Menteri Susi Mohon Jepang Bebaskan Bea Masuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak pemerintah Jepang membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia.