Pengamat: Ditolak Pemerintah, Moeldoko cs Sebaiknya Bikin Parpol Baru

Jakarta, MERDEKANEWS - Setelah hasil KLB-nya ditolak pengesahannya oleh pemerintah, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun disarankan untuk berhenti berupaya mengambil alih Partai Demokrat yang sah. 

“Melihat pengakuan Pak Moeldoko yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa dan negara, sebaiknya beliau dengan dukungan JAM, Nazarudin, Darmizal dll., membentuk saja partai politik untuk bertarung pada Pemilu 2024 nanti, mumpung masih ada waktu tiga tahun lagi,” ujar Pangi Syarwi Chaniago, analis politik yang juga Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting di Jakarta, Kamis (1/4).

Pangi melanjutkan, “Pak Moeldoko kan punya sumber daya yang besar, lalu ada Nazarudin yang konon juga masih punya sumber daya yang besar, walaupun baru selesai menjalani masa hukuman. Jhoni Allen Marbun, Marzuki Ali, Darmizal, dll. pasti bisa membantu membuka jaringan di daerah-daerah, apalagi di situ juga ada politisi-politisi lintas partai seperti Ilal Ferhard dari Partai Gerindra, Max Sopacua dari Partai Emas, Razman Nasution yang sempat berkiprah di PKB,” kata Pangi menyarankan. 

“Dengan pengumuman Kemenkumham kemarin, serta pernyataa Menkopolhukam bahwa kisruh Partai Demokrat secara hukum sudah selesai, sebaiknya, Pak Moeldoko dan kawan-kawan berhenti bertarung melawan Ketum PD yang sah, AHY. Walaupun kesannya Jenderal Purnawirawan kalah dari Mayor Purnawirawan, tapi telan saja pil pahit ini, dan move on. Jangan pertaruhkan reputasi semata-mata demi gengsi” saran Pangi lebih lanjut. 

Secara politik, kata Pangi, “Sebenarnya, kehendak dan arahan Presiden Jokowi sudah jelas dalam kisruh ini. Keputusan Kemenkumham kemarin, selain menegaskan bahwa pemerintah memang memegang janji untuk menegakkan hukum yang berlaku, tapi juga bisa dibaca sebagai isyarat politik bahwa Presiden Jokowi tidak berkenan dengan manuver Pak Moeldoko ini. Sebagai orang Solo, Presiden Jokowi tidak selalu mengungkapkan secara eksplisit apa yang beliau mau, tapi sebagai orang Jawa, pak Moeldoko harusnya bisa menangkap isyarat ini. Jika tidak, pak Moeldoko bisa dipersepsikan bukan lagi sebagai aset, tapi juga beban politik Pak Jokowi,” tegas Pangi yang akrab dipanggil Ipang ini. (Atria Aji)