Medan, MERDEKANEWS - Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deli Serdang. Intinya, kader Partai Demokrat menolak daerahnya, Sumatera Utara dijadikan tempat kegiatan liar tersebut.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Herri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, yang membawahi 33 DPC seprovinsi, Kamis (4/3).
Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa, misalnya, menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman.
“Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau.”
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti illegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” gugat Efendi.
“Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol?”
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Berdagai. Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat di sana menegaskan, “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui.”
DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum. (Atria Aji)
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur
-
Menteri Anas Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat
-
AHY Bagikan Sertipikat Hasil PTSL Langsung ke Rumah Warga di Samarinda Kita berharap kehadiran Kementerian ATR/BPN ini ya benar-benar bisa memberikan jaminan kepastian hukum,
-
Seperti Selesai di Tangan Jokowi, Keakraban Moeldoko dan AHY Hanya Sebatas Seremoni Moeldoko dan AHY seperti selesai di tangan Jokowi dengan jabatan yang disandangnya, yakni sama-sama sebagai pembantu presiden
-
AHY dan Moeldoko Jadi Sekutu, Dulu Dibegal Kini Saling Belai AHY dan Moeldoko yang dahulu sempat berseteru kini jadi sekutu. Tak ada lagi Pembegalan, kini keduanya saling belai