
Jakarta, MERDEKANEWS – Prof. Subur Budi Santoso, Ketua Umum pertama Partai Demokrat, kembali menegaskan pengakuannya terhadap kepengurusan DPP PD yang sah, hasil Kongres V Maret 2020.
Prof Subur dan sejumlah kader senior partai keberatan nama mereka dicatut lagi dalam pemberitaan yang beredar kemarin, seolah-olah menyetujui upaya pengambilalihan kepemimpinan partai melalui mekanisme Kongres Luar Biasa.
“Benar kami melaksanakan pertemuan yang berlangsung di rumah makan Kado, Mid Plaza, pada tanggal 19 Februari 2021,” kata Prof. Subur, “Pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Umar Said, Bapak Agus Abu Bakar Al Habsyi, Bapak Wayan Sugiana, saya sendiri dan saudara Jhoni Allen Marbun.”
Prof. Subur menegaskan pertemuan ini bertujuan meminta klarifikasi gerakan yang dilakukan oleh Jhoni Allen Marbun (JAM) dan kawan-kawan ini. “Kami para senior menyayangkan gerakan emosional yang dilakukan oleh JAM,” urai Prof. Subur, “Kami menasehati JAM untuk menghentikan gerakan (pengambilalihan partai) ini karena menurut kami tidak akan membesarkan Demokrat, bahkan sebaliknya, bisa mencoreng partai yang sedang meroket akhir-akhir ini di berbagai survei nasional.”
Namun, di media massa, fakta pertemuan ini dipelintir, seolah-olah Prof. Subur dan sejumlah kader senior menyetujui rencana KLB untuk mengambil alih kekuasaan partai. Ketua Umum PD periode 2001-2005 ini merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Ia menyayangkan reporter dan redaktur media nasional tersebut yang tidak menjalankan prosedur verifikasi dan klarifikasi sebagaimana diatur Kode Etik Wartawan Indonesia.
“Pemberitaan ini mencoreng nama baik dan reputasi saya sekaligus mengganggu hubungan baik dengan Ketum AHY serta jajaran pengurus PD saat ini,” tegas Prof. Subur. Lebih lanjut ia mengungkapkan baru ketemu AHY seminggu sebelumnya. “Kami diskusi lebih dari 2 jam dalam suasana yang hangat. Saya mendukung penuh kepemimpinan Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Prof. Subur. (Atria)
-
ASN Terapkan FWA 7 Hari Jelang Lebaran Idul Fitri, Atasi Macet Saat Mudik 2025 kebijakan itu bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran
-
Klaim Indonesia Tidak Gelap dan Bakal Makmur, Prabowo: yang Melihat Siapa? Indonesia akan berhasil jadi negara makmur. Dan yang akan nikmati adalah kalian saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa,?
-
Tinggi Badan Tak Penuhi Syarat, Tri Gagal Diterima Meski Raih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus
-
Kewenangan Berada di Provinsi dan Pusat, Siapa Beri Izin Pagar Laut Kabupaten Tangerang? seluruh rangkaian perizinan hingga pengelolaan kawasan pesisir pantai itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pusat