LP3ES: Kudeta Partai Demokrat Bentuk Ketakutan Negara Terhadap Oposisi

Jakarta, MERDEKANEWS - Aksi kudeta Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengundang keprihatinan sejumlah akademisi dan pengamat. Kualitas demokrasi di Indonesia semakin turun dan negara ini tergelincir dalam otoritarianisme. 

Dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES (7/2), Dr. Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES mengingatkan bahwa upaya ambil alih paksa ini patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya. 

“Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat,” kata Wijayanto, yang juga dosen UNDIP. 

“Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara.”

Dalam pandangan Made Supriatma, Visiting Fellow ISEAS Singapura, ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah. 

“Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri,” kata Made, “Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan.”

Mantan Direktur LP3ES Suhardi Suryadi melihatnya dari sisi etika dan moral kekuasaan yang dilanggar. 

Dr. Aisah Putri Budiarti, dari LIPI, memaparkan baru pada era Reformasi, terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan. 

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik. 

Aisah menandaskan, “Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/sistem partai politik.”

Seksi untuk Diakuisisi, Elektabilitas Bisa Naik

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menyebut upaya pengambilalihan paksa ini sebagai, “Kerja demokrasi yang paling buruk, mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah.” Partai Demokrat menjadi sasaran, kata Pangi, “Karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, Makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi.”

Denny Charter dari lembaga survei Index Politica melihat upaya kudeta yang gagal ini malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei (7/2) yang menunjukkan PD memiliki elektabilitas 11,8 persen. 

“Demokrat ini akan diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif itu kan sudah terbentuk di Indonesia ini, jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat,” kata Denny memprediksi, “Efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan (elektabilitas) 1-2 persen.” (Atria Aji)