Ikut Cek SIKM, Prass: Warga DKI Perlu Dipandu

Khairy/MN - merdekanews.co

Prass di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Foto: IG Prass.

MERDEKANEWS - Untuk memastikan penerapan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Stasiun Gambir, Jakpus.

Prasetyo ikut mengecek surat izin keluar masuk (SIKM). Politisi PDIP yang beken disapa Haji Prass dan Om P ini mengaku kalau dirinya ingin memastikan penerapan prosedur pemeriksaan izin keluar masuk Jakarta di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

"Saya ingin memastikan penerapan disiplin warga dan protokol kesehatan berlangsung sebagaimana mestinya. Nyatanya memang sudah saatnya kita sadar dan disiplin pada protokol kesehatan. Dengan pemahaman itu, maka kita dapat beraktivitas seperti biasa, dan tentu dengan tatanan baru," aku Haji Prass dikutip dari radar nonstop.

Bahkan untuk menuju new normal, Haji Parss juga telah meminta kepada pemprov untuk membuat sejumlah kebijakan.

"Mengenai tatanan hidup baru, kebiasaan baru, warga Jakarta tetap perlu dipandu. Di situ saya tekankan kepada Wagub DKI Jakarta Riza Patria dalam diskusi dan silaturami," beber politisi yang dikenal caplas-ceplos dan hobi balapan ini.

(Khairy/MN)

Tolak Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta: Jangan Menambah Beban Ekonomi Masyarakat wacana tersebut akan membebani perekonomian masyarakat.

Mengenang Sosok Gembong Warsono: Pekerja Keras yang Tidak Tergantikan belum ada sosok yang bisa menggantikan Gembong Warsono

Tidak Tepat Sasaran Hingga Disalahgunakan, Pemprov DKI Diminta Data Ulang Penerima KJP Plus pendataan ulang keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar tepat sasaran

Main Game Saat Rapat Paripurna, DPRD DKI Pastikan Ada Sanksi untuk Cinta Mega Pasti (kena sanksi), tinggal kadar sanksinya saja. Artinya berat, sedang atau ringan

Jangan Pukul Rata, Tidak Semua Pemilik Motor Orang Mampu, Jangan Dicoret dari KJP Karena tidak semua orang yang punya motor itu mampu, kadang motornya buat usaha, buat keliling jualan. Jadi jangan dipukul rata semuanya

Lebih dari 60 Ribu Jemaah Haji Indonesia Telah Diberangkatkan, 200 Ribu Lebih Sudah Tervisa

Mendikdasmen Canangkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Kalimantan Tengah

Pangdivif 2 Kostrad Launching Grand Opening Kolam Pancing New Vicadha Kostrad

Pertamina Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik Bidang Kepatuhan Regulasi di Sektor Migas

Libur Waisak dan Cuti Bersama, Daop 1 KAI Jakarta Jalankan 5 KA Tambahan per Hari

Menteri Maman Abdurrahman Dorong Pengusaha UMKM asal Sambas Naik Kelas Masuk Bisnis Tambang dan Konstruksi

Peringati HUT KE-15, HK Realtindo Fokus Aksi Peduli Tiga Pilar: Kesehatan, Lingkungan, dan Pendidikan

Lompatan Produksi Beras, Waketum DPN TMI Apresiasi Kinerja Kementrian Pertanian

Mendikdasmen Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Solusi Finpay Tingkatkan Kemandirian Finansial Pekerja Migran Indonesia Melalui Kemitraan Koperasi MIMS

Ikut Cek SIKM, Prass: Warga DKI Perlu Dipandu

Tolak Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta: Jangan Menambah Beban Ekonomi Masyarakat wacana tersebut akan membebani perekonomian masyarakat.

Mengenang Sosok Gembong Warsono: Pekerja Keras yang Tidak Tergantikan belum ada sosok yang bisa menggantikan Gembong Warsono

Tidak Tepat Sasaran Hingga Disalahgunakan, Pemprov DKI Diminta Data Ulang Penerima KJP Plus pendataan ulang keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar tepat sasaran

Main Game Saat Rapat Paripurna, DPRD DKI Pastikan Ada Sanksi untuk Cinta Mega Pasti (kena sanksi), tinggal kadar sanksinya saja. Artinya berat, sedang atau ringan

Jangan Pukul Rata, Tidak Semua Pemilik Motor Orang Mampu, Jangan Dicoret dari KJP Karena tidak semua orang yang punya motor itu mampu, kadang motornya buat usaha, buat keliling jualan. Jadi jangan dipukul rata semuanya