
RADAR NONSTOP - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB. Aturan ini berlaku hingga 14 Juni 2020.
Diperpanjangnya PSBB ini tentunya membuat situasi ekonomi makin amburadul. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, kebijakan PSBB diperpanjang adalah pilihan pahit.
Anies kata dia, dihadapkan pada posisi terjepit. "Antara terapapar dan ekonomi sulit. Artinya PSBB diperpanjang untuk menyelamatkan nyawa warga DKI Jakarta dan dampaknya ekonomi sulit," akunya kepada wartawan dalam siaran pers, Selasa (18/5).
Ketua Gerindra DKI Jakarta yang biasa disapa Bang MT ini menyatakan, PSBB harus benar-benar dipatuhi agar memutus mata rantai COVID-19.
"Kita terus pantau dan analisa. Insya Allah, jika PSBB ini selesai maka Corona landai kuncinya adalah taat dan patuh tetap di rumah, jaga jarak dan jaga kesehatan," ungkapnya.
Dia melanjutkan, ekonomi ibu kota saat diterpa Corona sudah kedodoran. Hal ini terlihat dari APBD DKI Jakarta yang awalnya Rp 89,7 triliun menjadi Rp 47 triliun.
"Pasca Corona kita akan geber kebangkitan ekonomi rakyat. Karena, roda ekonomi di bawah remuk dan harus segera dibenahi," beber Bang MT yang juga Ketua Umum PBVSI DKI Jakarta ini.
Bang MT mengaku, anggaran belanja yang tidak penting sudah dipangkas habis. Dinas-dinas tidak boleh lagi membuat program yang tidak penting karena semua untuk penuntasan Corona.
"Kita konsen di penuntasan Corona dan pemulihan ekonomi. Karena saat ini rakyat sudah menjerit di bawah," tegasnya.
Anies Baswedan secara resmi telah melanjutkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ini disebutnya akan jadi PSBB terakhir.
"Pemprov DKI Jakarta, Gugus Tugas DKI Jakarta menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei sampai 14 Juni," ujar Anies dalam siaran Facebook Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/5/2020).
Ini merupakan perpanjangan kedua PSBB. Usai ini, dimungkinkan tak akan ada PSBB lanjutan. "Ini bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin," tegas Anies. (Khairy/MN)
-
Tolak Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta: Jangan Menambah Beban Ekonomi Masyarakat wacana tersebut akan membebani perekonomian masyarakat.
-
Mengenang Sosok Gembong Warsono: Pekerja Keras yang Tidak Tergantikan belum ada sosok yang bisa menggantikan Gembong Warsono
-
Tidak Tepat Sasaran Hingga Disalahgunakan, Pemprov DKI Diminta Data Ulang Penerima KJP Plus pendataan ulang keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar tepat sasaran
-
Main Game Saat Rapat Paripurna, DPRD DKI Pastikan Ada Sanksi untuk Cinta Mega Pasti (kena sanksi), tinggal kadar sanksinya saja. Artinya berat, sedang atau ringan
-
Jangan Pukul Rata, Tidak Semua Pemilik Motor Orang Mampu, Jangan Dicoret dari KJP Karena tidak semua orang yang punya motor itu mampu, kadang motornya buat usaha, buat keliling jualan. Jadi jangan dipukul rata semuanya