
Jakarta, MERDEKANEWS - Sebanyak 60 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menandatangani surat pernyataan tidak setuju penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
"Sudah lebih dari setengah, kita kan ada 91 orang namun ada yang berhalangan. Saya kira ada 60-an orang yang sudah tanda tangan termasuk Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang," kata anggota Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Dia mengatakan kader Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan dari beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR dalam waktu singkat.
Menurut dia, di internal Golkar mekanisme pergantian kader di lembaga tinggi negara tidak dijalankan misalnya Dewan Pembina tidak diikut sertakan dalam penentuan Ketua DPR.
"Dalam AD/ART Golkar, dan ketika pertemuan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina mengatakan apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan dengan anggota," ujarnya.
Anggota Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai sebaiknya terkait pengganti Novanto di DPR diselesaikan di internal partai, setelah itu baru dibicarakan di tingkat Pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Menurut dia, penolakan mayoritas anggota F-Golkar DPR terhadap Aziz disebabkan karena prosedur pergantiannya tidak sesuai dengan mekanisme internal.
"Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan jangan serta merta seperti ini yang membuat Golkar malu," katanya.
Dia mengusulkan agar diadakan musyawarah luar biasa (munaslub) dahulu lalu setelah terpilih Ketua Umum Golkar yang baru, ditentukan Ketua DPR.
Fadel mengatakan apabila Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/12) tetap mengagendakan pergantian Ketua DPR sebelum mekanisme internal dijalankan, anggota Fraksi Golkar akan melakukan penolakan.
(Lintang Anindita)
-
ICW Teriak, Guyuran Duit Papah SN ke Golkar Harus Diungkap KPK Papah SN menyengat semua pihak. Setelah menyebut nama elit PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung, siapa lagi yang bakal diungkap.
-
Di Pengadilan Tipikor, Novanto Kasih Saran ke Airlangga Soal Cawapres Walau hidup di dalam bui, Setya Novanto ternyata mengamati dinamika tahun politik. Bahkan, dia juga memantau popularitas Airlangga Hartarto yang didorong-dorong menjadi cawapres-nya Jokowi.
-
KPK Dalami Fakta Persidangan Terkait Ganjar Terima Jatah KTP-e Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati fakta persidangan terkait Setya Novanto yang mendengar dari Andi Agustinus bahwa Ganjar Pranowo sudah mendapatkan jatah terkait proyek KTP-elektronik (KTP-e).
-
Orang Dekat Papah SN Dalam Bidikan KPK Orang dekat Setya Novanto dibidik KPK. Satu persatu mereka dipanggil lembaga anti rusuah.
-
Putusan Hakim Tegaskan 20 Nama Penerima Uang Haram KTP-e Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis menegaskan sejumlah penerima aliran dana proyek KTP-elektronik, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto.