Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, peningkatan ekonomi di berbagai sektor, mendorong penerimaan pajak sebesar Rp1.315,9 triliun. Atau 92,4% dari target 2018 sebesar Rp1.424 triliun.
"Tidak mungkin ada penerimaan, kalau kegiatan ekonomi kontraksi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Sri Mulyani menjelaskan, kegiatan ekonomi yang kuat tersebut terlihat dari membaiknya penerimaan pajak di berbagai sektor, yang rata-rata mengalami pertumbuhan persentase atau nominal, dibandingkan periode sama di tahun lalu. "Penerimaan negara kita sangat kuat karena didukung oleh pertumbuhan double digit di semua sektor yang berarti ada pondasi ekonomi yang baik," ujar Sri Mulyani.
Sektor utama yang menjadi penyumbang utama penerimaan pajak hingga akhir 2018, yaitu industri pengolahan Rp363,6 triliun, atau tumbuh 11,12%; perdagangan Rp234,46 triliun, atau tumbuh 23,72%; serta jasa keuangan dan asuransi Rp162,15 triliun, atau tumbuh 11,91%. "Sektor pertambangan tercatat tumbuh tinggi dalam periode ini yaitu mencapai 51,15 persen, meski nominal penerimaan pajak yang disumbangkan hanya sekitar Rp83,51 triliun," kata Sri Mulyani.
Dari jenis pajak, penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) Rp334,21 triliun, atau tumbuh 6,57%; Pajak Penghasilan (PPh) Badan Rp255,37 triliun, atau tumbuh 22,63%; dan PPN Impor Rp186,26 triliun, atau tumbuh 24,98%.
Selain penerimaan pajak nonmigas, pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari sumber daya alam seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia seperti minyak bumi dan batubara. Kenaikan harga komoditas itu memberikan sumbangan pendapatan kepada PPh Migas sebesar Rp64,7 triliun, atau 169,6% dari target Rp38,1 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sebesar Rp143,3 triliun atau 178,3% dari target Rp80,3 triliun. Secara keseluruhan, kontribusi pajak nonmigas maupun migas telah memberikan penguatan terhadap penerimaan negara pada 2018 yang tercatat mencapai Rp1.942,3 triliun, atau 102,5% dari target Rp1.894,7 triliun. (Setyaki Purnomo)
-
Sambangi Menko Airlangga, Tony Blair Optimis Kawasan Asia Tenggara Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tingkat inklusi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%. Selanjutnya Indonesia menetapkan target inklusi finansial sebesar 90% pada tahun 2024
-
Sri Mulyani Bertemu dengan Menteri Keuangan Selandia Baru, Ini yang Dibahas Selandia Baru saat ini tengah berupaya meningkatkan kapasitas perdagangan dengan Indonesia hingga dua kali lipat
-
Sri Mulyani Bahas Kelanjutan Kerja Sama Uji Coba Pemensiunan Dini PLTB dengan Presiden ADB Kerja sama ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara secara sendiri. Keterlibatan peranan Multilateral Development Bank (MDB) dan sektor swasta sangat diperlukan
-
Khawatir Perang Iran dan Israel Berimbas ke Ekonomi Indonesia, Dua Menteri Jokowi Gelar Rapat Darurat Ekskalisi perang Iran dan Israel dikhawatirkan merambat ke perekonomian Tanah Air bahkan dunia
-
Sidang MK, Sri Mulyani: Banpres di Masa Pemilu Pakai Dana Operasional Presiden Sri Mulyani menyebutkan landasan hukum pemberian banpres oleh presiden ada pada tingkat peraturan menteri