Kemacetan di Jabodetabek Menghambat Perekonomian Nasional

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kemacetan di Jabodetabek akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat aktifitas perekonomian di Jabodetabek menyumbang porsi sekitar 60 % dari keseluruhan perekonomian nasional.

Transportasi sebenarnya merupakan urat nadi perekonomian, namun ketika transportasi menghadapi masalah kemacetan yang parah maka justru akan menjadi faktor yang merugikan bagi perekonomian. Demikian salah satu isu yang mengemuka dalam Rakornis tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Selasa 6/11/2018 di Jakarta.

Kehadiran RITJ melalui Perpres 55 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden 20 Juli 2018 lalu, merupakan landasan yang sudah cukup kuat untuk melakukan pembenahan transportasi di Jabodetabek dengan melibatkan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dibawah koordinasi BPTJ. Untuk mewujudkan hal ini penyusunan rencana aksi oleh setiap instansi yang terlibat di dalamnya menjadi faktor krusial agar RITJ dalam membuahkan hasil konkret.

Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda, Kemenko Perekonomian, Tulus Hutagalung yang menjadi salah satu narasumber pada Rakornis tersebut mengemukaka perlunya BPTJ diberikan kewenangan yang lebih besar terutama menyangkut bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam lingkup Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan namun dalam lingkup Jabodetabek sebaiknya sepenuhnya diserahkan ke BPTJ. Langkah ini menurutnya akan mendukung implementasi kebijakan yang lebih fokus dan kongkret.

Sementara itu Petrus Sumarsono, Perencana Utama dari Direktorat Transportasi Bappenas menambahkan bahwa selama ini terdapat beban yang ditimbulkan oleh persoalan transportasi perkotaan. Menurutnya data dari Bank Dunia menunjukkan beban kesehatan akibat transportasi perkotaan mencapai 2,8 triliun, sedangkan social cost yang ditimbulkan mencapai 39 triliun dan kemacetan itu sendiri menimbulkan beban sebesar 12,8 triliun. Mengacu pada persoalan tersebut, khusus untuk Jabodetabek, pengembangan transportasi Jabodetabek menurutnya perlu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan massal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Terkait dengan pendanaan, narasumber dari Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka menyampaikan bahwa persoalan transportasi Jabodetabek harus diselesaikan dengan kerja bersama dan kesadaran bersama seluruh kepala daerah. “Kuncinya ada pada sinkronisasi perencanaan dan semua daerah harus mendukungnya”, ujarnya. Terkait dengan pendanaan, menurutnya semangat yang harus diangkat adalah pendanaan yang dilakukan bukan untuk BPTJ namun untuk pembangunan transportasi jabodetabek. Adapun narasumber dari Kemendagri, Suprayitno menyampaikan bahwa RITJ ini merupakan modal awal dan sudah seharusnya kebijakan pusat diikuti oleh daerah-daerah.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyampaikan bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada saat ini perlu dilakukan terobosan-terobosan. Oleh karenanya, dirinya akan melibatkan swasta termasuk Lembaga donor yang tertarik dengan kegiatan pengembangan transportasi perkotaan yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. “Kita tentunya tidak ingin, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini hanya menjadi sebuah dokumen semata”, ujarnya. Menurutnya, bagaimana dokumen ini dapat terimplementasi dengan baik merupakan bagian yang paling penting. “Oleh karenanya saya mengajak teman-teman daerah bahwa dengan bersama-sama kita bisa membenahi transportasi Jabodetabek”, tutupnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang mengambil tema “Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Transportasi Melalui Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)” ini diselenggarakan mulai tanggal 6 s.d 9 November 2018 di Jakarta. Selain dihadiri perwakilan dari Kementerian seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hadir pula perwakilan dari unsur pemerintahan daerah yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Selain itu terdapat pula perwakilan BUMN/BUMD. (Hadi Siswo)