Kocok Ulang SKPD Diundur, Pejabat DKI Pro Ahok Sumringah?

Jakarta, MerdekaNews - Rencana kocok ulang SKPD setingkat kepala dinas dan walikota diundur. Penundaan tersebut membuat para pejabat pro Ahok sumringah.

Kabarnya para pejabat menggelar pesta kecil-kecilan buat merayakan penundaan. "Kami senang kocok ulang ditunda," celetuk pejabat yang namanya jangan ditulis.

Penundaan menjadi peluang bagi pejabat untuk kembali berkiprah di Jakarta. "Tidak mudah menggoyang kita. Emang menteri yang langsung bisa dicopot kita kan PNS," ungkapnya.

Dia tidak membantah kalau beberapa temannya sesama kepala dinas merayakan penundaan dengan pesta kecil-kecilan. "Inikan ucap syukur aja mas," bebernya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan perombakan pejabat Pemprov DKI belum menjadi prioritas. Sandiaga mengaku fokus mendapatkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini.

"Sekarang proses kita lagi fokus untuk WTP dan penyelesaian. Kita ingin momentum ini terus berjalan dan insyaallah akan kita lakukan evaluasi (pejabat)," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Sandiaga mengatakan tidak ingin terburu-buru dalam melakukan perombakan pejabat. Dia menyebut masih menunggu momen yang tepat dalam merombak para pejabat tersebut.

"Tentunya tidak ada tenggat waktu terburu-buru untuk momen tertentu kita lakukan pergantian. Tetapi begitu kita siap, kita akan lakukan," jelasnya.

Sandiaga mengatakan pelaporan WTP ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dilaporkan minggu ini. Dia ingin DKI Jakarta bisa sukses memperoleh predikat WTP setelah beberapa tahun.

"Tanggal 28 Mei rencananya diserahkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK," ucapnya.

Seperti diberitakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kalau Pemprov DKI Jakarta sering mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada 2014 atau saat era Ahok, BPK menemukan permasalahan terhadap pengelolaan sejumlah aset milik pemerintah dan pencatatan realisasi belanja operasional tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Permasalahan lainnya, yakni pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3,58 triliun yang belum memadai dan tidak didukung dengan dokumen, sehingga membuat risiko pada keamanan aset.

Selanjutnya, laporan piutang juga tidak dirinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket senilai Rp214,29 miliar.

Pada semester II 2014, BPK menemukan ada 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp2,65 triliun. Dari total tesebut, 4.453 rekomendasi senilai Rp565 miliar sudah ditindaklanjuti.

Ada juga 1.178 rekomendasi senilai Rp1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut.

  (Ira Safitri)