Gelar Rakornas 2025, BPOM Komitmen Laksanakan 7 Arahan Presiden Prabowo dengan Semangat Efisiensi

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (18/3/2025). Rakernas yang bertemakan “Efisiensi dan Digitalisasi Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Ekonomi Nasional” ini dilakukan secara hybrid (luring dan daring).

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama serta para pakar ahli BPOM dan Kepala maupun perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM se-Indonesia.

“Rakernas ini seyogyanya direncanakan akan dilaksanakan di Bandung, namun dengan semangat efisiensi dan digitalisasi, kita gelar di kantor BPOM,” ujar Taruna Ikrar mengawali sambutannya.

Taruna memandang semangat efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mengakselerasi kinerja kelembagaan. BPOM telah melakukan efisiensi anggaran dan kegiatan sehingga diharapkan semua dapat berjalan makin efektif dan efisien.

“Sejak mengemban amanah sebagai Kepala BPOM, terdapat 7 arahan presiden kepada BPOM, yaitu: BPOM menjadi otoritas regulatori dengan reputasi global; meningkatkan daya saing UMKM melalui hilirisasi dan sertifikasi produk Obat dan Makanan; mengontrol harga obat,; mempercepat persetujuan obat inovatif; mengembangkan riset dan teknologi di bidang obat dan makanan; melakukan perubahan regulasi, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)” terang Taruna.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM turut memaparkan bahwa BPOM beririsan langsung dengan 4 dari 8 Asta Cita Presiden yang diterjemahkan sebagai Prioritas Nasional, yaitu Asta Cita 2 (swasembada pangan energi dan ekonomi), Asta Cita 3 (lapangan kerja, industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur), Asta Cita 4 (pembangunan Sumber Daya Manusia/SDM), dan Asta Cita 5 (hilirisasi dan industrialisasi). Dalam RPJMN 2025–2029 bidang Kesehatan/Asta Cita 4, BPOM berkontribusi langsung pada Program Prioritas 3, yaitu pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat serta Program Prioritas 4, yaitu penguatan kapasitas ketahanan kesehatan.

Selain itu, BPOM telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan indikator pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2025--2029. Arah Kebijakan BPOM 2025–2029 antara lain: (1) Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan; (2) Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online dan offline; (3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah Kebijakan BPOM 2025-2029 selanjutnya adalah (4) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan; (5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan; (6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan (7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Kepala BPOM menekankan bahwa arah kebijakan BPOM agar dapat dielaborasikan menjadi kebijakan teknis Eselon I. Selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kegiatan di unit kerja dan program lintas unit kerja termasuk output kinerja baik unit kerja pusat maupun UPT.

“Saya berpesan agar penyusunan program dan kegiatan 2026 perlu menekankan kepada efisiensi sumber daya serta peningkatan digitalisasi dan inovasi. Ini diperlukan untuk penyempurnaan bisnis proses serta percepatan pelaksanaan kinerja BPOM agar berdampak nyata seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Taruna. 

Pada rakornas hari pertama, turut hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami; dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Iwan Noor Hidayat. Sesi hari pertama berakhir dengan diskusi dan dialog interaktif seputar isu-isu strategis di Kedeputian 1, 2 dan 3. Rakernas BPOM pada hari kedua berfokus pada Kesekretariatan Utama, Pusat-pusat, dan Inspektorat Utama.

Pada rakornas kedua, Kepala BPOM menyerahkan apresiasi dalam Pilot Project Rekognisi Laboratorium Eksternal kepada PT Saraswanti Indo Genetech (PT SIG); dan PT Clinisindo Laboratories. “Selamat kepada PT SIG dan PT Clinisindo Laboratories yang telah memperoleh predikat Baik dalam program Pilot Project Rekognisi Laboratorium Eksternal. Reputasi ini harus dijaga dengan baik karena rekognisi tentunya berdampak positif bagi citra laboratorium,” pesan Taruna Ikrar.

Keberadaan laboratorium eksternal diharapkan dapat berkontribusi dalam pengawasan obat dan makanan. Laboratorium eksternal dapat dengan memberikan layanan pengujian untuk industri sehingga mutu produknya dapat terjaga dengan lebih baik.

Taruna mengharapkan PT SIG dan PT Clinisindo dapat menjadi contoh baik dan leading bagi laboratorium lainnya di Indonesia dalam memenuhi standar persyaratan pengujian. Ke depan, BPOM akan menjajaki program Rekognisi Laboratorium Eksternal sebagai salah satu sumber baru pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

“Kita memberikan kinerja tidak bertumpu hanya pada sebatas alokasi anggaran yang ada, namun kita perlu memaksimalisasikan tugas pokok, dan fungsi kita sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan, demi kepentingan rakyat Indonesia” ujar Taruna sekaligus menutup rakernas yang telah berlangsung selama 2 hari tersebut.