Jadi Pemda Berkinerja dan Governansi Memuaskan, Pemprov Banten Raih Anugerah Pandu Negeri 2024
Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024 untuk Kategori Silver sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Memuaskan Tingkat Provinsi.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kepada Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (05/09).
"Ini adalah penghargaan kepada Provinsi Banten dengan segenap warga Provinsi Banten, karena governansi pemerintah yang baik itu tidak bisa berdiri sendiri," ungkap Al Muktabar.
"Itu merupakan akumulasi dari semua stakeholder, sehingga yang menyangkut tatanan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terukur pencapaiannya," sambungnya.
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten terus mengedepankan sejumlah agenda yang berkaitan dengan reformasi birokrasi berdampak.
"Kita fokus dengan reformasi birokrasi tematik berdampak, dan itu terukur implementasinya pada pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, bangga buatan Indonesia, digitalisasi pemerintahan dan peningkatan investasi," katanya.
Selain itu, kata Al Muktabar, sebagai komitmen mewujudkan good and clean government. Pemprov Banten dalam mengukur tata kerja pemerintahan melakukan analisis beban kerja yang seoptimal mungkin.
"Dengan beban kerja yang terukur, maka itu akan terlaksananya tata pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu cirinya efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Itu terus kita jaga dan ini harus menjadi perhatian bersama," imbuhnya.
Sementara, Inisiator IIPG Sigit Pramono menuturkan IIPG menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung reformasi governansi sektor publik agar mampu mencapai kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi multi-sektor.
"Kami berharap penghargaan ini akan terus mendukung dan menyemangati pemerintah daerah agar senantiasa menerapkan praktik terbaik dalam governansi dan inovasi di daerah guna meningkatkan daya saing yang berkelanjutan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah penerima penghargaan praktik governansi terbaik.
Anas menilai Pemda penerima penghargaan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Selamat kepada para penerima penghargaan yang sudah turut mendukung dan senantiasa menerapkan tata kelola dan praktik governansi terbaik di sektor publik," katanya.
Selain itu, Anas menyampaikan dalam menerapkan tata kelola dan praktik governansi yang baik, diperlukan penguatan inovasi dan kolaborasi multi-sektor di instansi pemerintah.
Hal ini sejalan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah saat melalui reformasi birokrasi tematik. "Kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi," pungkasnya.
-
Menteri Anas Pastikan ASN Berkeluarga Dapat 1 Unit Hunian di IKN Hunian tersebut diperuntukan bagi ASN dan keluarga
-
Presiden Jokowi Tak Ingin Buru-buru, ASN Pindah ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai Azwar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN
-
Bertemu Erick Thohir, MenPAN-RB Apresiasi Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN Bertemu Erick Thohir, MenPAN-RB Apresiasi Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN
-
Hasil Ratas Kemepan RB: Pemindahan Tahap Awal ke IKN ASN yang Masih Jomblo arahnya itu yang pindah tahap awal ini, mereka yang masih lajang