
Jadi Pemda Berkinerja dan Governansi Memuaskan, Pemprov Banten Raih Anugerah Pandu Negeri 2024
Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024 untuk Kategori Silver sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Memuaskan Tingkat Provinsi.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kepada Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (05/09).
"Ini adalah penghargaan kepada Provinsi Banten dengan segenap warga Provinsi Banten, karena governansi pemerintah yang baik itu tidak bisa berdiri sendiri," ungkap Al Muktabar.
"Itu merupakan akumulasi dari semua stakeholder, sehingga yang menyangkut tatanan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terukur pencapaiannya," sambungnya.
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan saat ini Pemprov Banten terus mengedepankan sejumlah agenda yang berkaitan dengan reformasi birokrasi berdampak.
"Kita fokus dengan reformasi birokrasi tematik berdampak, dan itu terukur implementasinya pada pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, bangga buatan Indonesia, digitalisasi pemerintahan dan peningkatan investasi," katanya.
Selain itu, kata Al Muktabar, sebagai komitmen mewujudkan good and clean government. Pemprov Banten dalam mengukur tata kerja pemerintahan melakukan analisis beban kerja yang seoptimal mungkin.
"Dengan beban kerja yang terukur, maka itu akan terlaksananya tata pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu cirinya efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Itu terus kita jaga dan ini harus menjadi perhatian bersama," imbuhnya.
Sementara, Inisiator IIPG Sigit Pramono menuturkan IIPG menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung reformasi governansi sektor publik agar mampu mencapai kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi multi-sektor.
"Kami berharap penghargaan ini akan terus mendukung dan menyemangati pemerintah daerah agar senantiasa menerapkan praktik terbaik dalam governansi dan inovasi di daerah guna meningkatkan daya saing yang berkelanjutan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah penerima penghargaan praktik governansi terbaik.
Anas menilai Pemda penerima penghargaan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Selamat kepada para penerima penghargaan yang sudah turut mendukung dan senantiasa menerapkan tata kelola dan praktik governansi terbaik di sektor publik," katanya.
Selain itu, Anas menyampaikan dalam menerapkan tata kelola dan praktik governansi yang baik, diperlukan penguatan inovasi dan kolaborasi multi-sektor di instansi pemerintah.
Hal ini sejalan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah saat melalui reformasi birokrasi tematik. "Kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi," pungkasnya.
-
Pemerintah Beri Arahan, Pengangkatan CASN 2024 Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025
-
DPR Bawa Kabar Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK Lolos Seleksi 2024, Dipercepat atau Diundur Nih? DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR
-
Bukan karena Efisiensi, Ternyata Ini Sebab Pengangkatan CASN Lolos Seleksi 2024 Diundur penundaan ini bukan karena alasan efisiensi anggaran
-
Menteri Rini Widyantini Pastikan Pemerintah Sudah Alokasikan Gaji ke-13 dan THR untuk ASN alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah
-
Menpan Rini Lantik Kepala BKN Baru, Ini Sederet PR Besar yang Menanti Zudan Arif Fakrulloh PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit.