Bahas Transformasi Digital dengan Menko Perekonomian, Menteri PANRB: Banyak Lesson Learned untuk GovTech

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyambangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (05/01).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB bertukar pikiran dengan Menteri Airlangga dan jajarannya terkait penerapan pemerintahan digital.

Beberapa waktu ini, jajaran Kementerian PANRB sedang maraton ke berbagai kementerian terkait untuk membahas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas sebagaimana arahan Presiden.

“Alhamdulillah ada banyak lesson learned yang bisa diambil dari pertemuan hari ini, terutama dalam penerapan digital payment yang menjadi salah satu program prioritas dalam SPBE,” kata Menteri Anas dalam keterangannya.

Menteri Anas mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari rapat ini. Terutama dari Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian.

“Disinilah salah satu peran Kemenko Perekonomian, yakni untuk menjadi koordinator agar penerapan pembayaran digital atau digital payment dapat berjalan lancar dalam portal ini,” lanjutnya.

Menteri Anas mengatakan sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini, dengan berdasarkan interoperabilitas yang baik melalui Portal Nasional.

Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment.

Untuk diketahui, Kementerian Perekonomian telah meluncurkan Kartu Prakerja pada tahun 2020 lalu.

Program Kartu Prakerja ini dinilai menjadi cikal bakal e-government yang diterapkan di Indonesia.

Menko Airlangga menyebutkan Kartu Prakerja ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi Tim GovTech Indonesia dalam mengembangkan SPBE.

“Kita sedang mengintegrasikan payment system dan tadi kami sharing mengenai program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu e-government pertama dan salah satu pelayanan publik pertama yang melayani government to people. Tentu ini bisa menjadi modal untuk transformasi digital,” imbuh Menko Airlangga.