Azwar Anas dan Sri Mulyani Sepakat Percepat Layanan 'Digital Payment' Pemerintah

Jakarta, MERDEKANEWS – Portal Nasional yang sedang disiapkan pemerintah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembayaran digital, yang memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital.

“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (03). /01).

Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, pertukaran data, serta pembayaran digital. Dalam hal ini, Kemenkeu juga serta dalam mendukung verifikasi pembayaran digital. Menteri Anas menjelaskan, Pembayaran Digital menjadi bagian dari Infrastruktur Publik Digital, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah.

Tentu saja Kemenkeu tidak sendirian dalam memulai strategi bidang perekonomian ini. Instansi lain yang terkait adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Kedepannya, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. “Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujar Menteri Anas.

Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (Payment Gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.

Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan. Pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, adalah percepatan pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah membangun dan memperkuat GovTech Indonesia. Serta, fokus pada kemudahan layanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. “Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” tegas Sri Mulyani. (Viozzy)