Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada PHK Besar-besaran Honorer Imbas Efisiensi Anggaran

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengklaim tidak ada sama sekali pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja honorer di Kementerian dan Lembaga imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu ditegaskan Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

"Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani. 

Pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi Kementerian-Lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden yaitu pelayanan publik yang baik.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," katanya. 

Sebelumnya, ramai polemik efisiensi anggaran berimbas pada PHK massal para pegawai honorer. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian/lembaga (KL) terkait dampak efisiensi anggaran. 

"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqinizamy.