Jakarta, MERDEKANEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur RAPBN 2024 yang dirancang semakin sehat. Hal tersebut didukung dengan pendapatan negara yang ditargetkan meningkat dengan defisit menurun tajam.
"APBN kita posturnya akan semakin sehat. Pendapatan negara seperti yang disampaikan Bapak Presiden 2.781,3 triliun kalau dibandingkan pada saat terjadinya Covid yang kita sempat kontraksi hanya 1.647. Ini kenaikannya lebih dari 1.100 triliun sendiri" ujarnya pada Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan 2024, Rabu (16/08).
Sementara itu, Belanja Negara ditargetkan berada di angka Rp3.304,1 triliun. Angka ini naik Rp708,7 triliun jika dibandingkan tahun 2020 saat pandemi. Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN menurun tajam dari 947 triliun di tahun 2020 menjadi 522,8 atau 2,29 dari GDP.
"Tahun 2020 pada saat pandemi, kita harus melakukan banyak extraordinary belanja di 2.595 sehingga kenaikan belanja hanya sekitar 708 triliun. Namun kenaikan pendapatan di 1.133 triliun. Oleh karena itu, defisit kita menurun sangat tajam dari 947 triliun 6,14% dari GDP (tahun 2020), sekarang menjadi 522,8 atau 2,29% dari GDP. Penurunan secara nominal 424,9", jelas Menkeu.
Sri Mulyani menyebut, APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5% pada saat dunia terguncang volatilitas harga komoditas, kenaikan inflasi, dan lonjakan suku bunga merupakan kombinasi yang sangat langka di dunia.
Sementara itu, pembiayaan anggaran tahun depan ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun. Meski Indonesia mengalami situasi yang tidak mudah, Menkeu menegaskan APBN sekarang relatif sangat bisa dikelola atau relatif sehat.
"Kita akan lakukan secara hati hati karena tadi saya sampaikan bahwa environment dari globalnya juga akan semakin tidak predictable", tandasnya.
Penerimaan perpajakan ditarget mencapai Rp2.307,9 triliun pada tahun depan. Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan antara lain implementasi Core Tax System, peningkatan kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, dan sinergi joint program, dan peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kita.
"Kita targetkan penerimaan perpajakan tumbuh 8,9. Ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2. Artinya tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat" ujar Menkeu.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp473 triliun pada tahun 2024. "Ini terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas, kalau kita lihat harga komoditas tadi cenderung menurun, makanya kita lihat PNBP terutama dari SDA sumber daya alam diperkirakan mungkin tidak setinggi yang seperti kita terima tahun 2022 dan 2021" jelas Menkeu.
Oleh karenanya pemerintah akan mengoptimalkan penyetoran dividen BUMN, inovasi dan kualitas layanan dari K/L yang memiliki BLU, penggunaan perluasan IT, dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP.
Dari sisi Belanja Negara, untuk Pemerintah Pusat tahun depan ditargetkan sebesar 2.446,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar 6,3% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Menkeu menyebut, tahun 2024 diharapkan pemerintah bisa menyelesaikan berbagai program prioritas seperti penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pembangunan IKN, proyek strategis nasional, dan Inpres jalan.
"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan tentu saja berbagai dinamika yang diantisipasi. Dan kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan dan juga kemampuan pertahanan keamanan Indonesia", pungkasnya. (Viozzy)
-
Sri Mulyani: Belanja Negara Kuartal Pertama Tahun 2024 Tembus Rp427,6 Triliun Hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun
-
Sri Mulyani Bertemu dengan Menteri Keuangan Selandia Baru, Ini yang Dibahas Selandia Baru saat ini tengah berupaya meningkatkan kapasitas perdagangan dengan Indonesia hingga dua kali lipat
-
Sri Mulyani Bahas Kelanjutan Kerja Sama Uji Coba Pemensiunan Dini PLTB dengan Presiden ADB Kerja sama ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara secara sendiri. Keterlibatan peranan Multilateral Development Bank (MDB) dan sektor swasta sangat diperlukan
-
Khawatir Perang Iran dan Israel Berimbas ke Ekonomi Indonesia, Dua Menteri Jokowi Gelar Rapat Darurat Ekskalisi perang Iran dan Israel dikhawatirkan merambat ke perekonomian Tanah Air bahkan dunia
-
Sidang MK, Sri Mulyani: Banpres di Masa Pemilu Pakai Dana Operasional Presiden Sri Mulyani menyebutkan landasan hukum pemberian banpres oleh presiden ada pada tingkat peraturan menteri